IKNPOS.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menegaskan perannya dalam menyongsong pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Namun, langkah yang diambil bukan dengan membangun jalur utama menuju ibu kota baru, melainkan memperkuat jalan-jalan konektor yang menjadi penghubung aktivitas warga dengan akses menuju kawasan IKN.
Strategi ini dinilai realistis, mengingat kewenangan pemerintah kota terbatas pada jalan berstatus kota. Sementara itu, sebagian besar akses utama menuju IKN merupakan jalan provinsi dan nasional yang berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.
Kewenangan Terbatas, Strategi Harus Tepat
Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kota Samarinda, Budy Santoson, menjelaskan bahwa pihaknya tidak bisa serta-merta melakukan perbaikan terhadap jalan provinsi atau nasional tanpa koordinasi dengan otoritas yang berwenang.
“Untuk jalan kota menjadi kewenangan kami. Namun, untuk jalan provinsi dan nasional, kami tidak bisa langsung melakukan perbaikan tanpa koordinasi dengan pihak berwenang,” ujarnya.
Karena itu, Pemkot Samarinda memilih fokus pada penguatan ruas-ruas konektor dan jalan penghubung terdekat yang bersentuhan langsung dengan aktivitas masyarakat. Ruas-ruas tersebut dianggap krusial sebagai akses pendukung menuju jalur utama ke IKN.
Anggaran Rp15 Miliar untuk Tingkatkan Konektivitas
Dalam upaya memperkuat peran sebagai daerah penyangga IKN, Pemkot Samarinda mengalokasikan anggaran sekitar Rp15 miliar pada tahun lalu.
Anggaran tersebut terdiri dari Rp5 miliar bantuan keuangan dari pemerintah provinsi dan Rp10 miliar dari APBD Kota Samarinda.
Dana tersebut difokuskan untuk perbaikan dan peningkatan kualitas sejumlah ruas jalan kota yang menopang akses ke arah IKN.
Mulai dari peningkatan struktur jalan, pengaspalan ulang, hingga perbaikan drainase dilakukan untuk memastikan mobilitas warga tetap lancar.
“Anggaran itu diarahkan untuk perbaikan dan peningkatan kualitas sejumlah ruas jalan kota yang menopang akses ke arah IKN,” jelas Budy.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka menengah agar infrastruktur dalam kota tetap siap menghadapi peningkatan arus kendaraan seiring berkembangnya IKN.
