IKNPOS.ID – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menekankan bahwa partisipasi Indonesia dalam Board of Peace (BoP) tidak dapat ditafsirkan sebagai bentuk normalisasi hubungan politik dengan pihak tertentu maupun legitimasi atas kebijakan negara mana pun.
Juru Bicara I Kemlu, Yvonne Mewengkang, menjelaskan bahwa kehadiran Indonesia didasarkan pada mandat kemanusiaan dan stabilisasi, termasuk perlindungan warga sipil serta dukungan rekonstruksi Gaza sesuai resolusi Dewan Keamanan PBB.
“Kehadiran Indonesia di Board of Peace tidak dimaknai sebagai normalisasi hubungan politik dengan pihak mana pun atau sebagai legitimasi terhadap kebijakan negara mana pun. Keikutsertaan didasarkan pada mandat stabilisasi, perlindungan warga sipil, bantuan kemanusiaan, dan rekonstruksi Gaza di Palestina sesuai resolusi Dewan Keamanan PBB 2803,” kata Yvonne kepada wartawan, Kamis, 12 Februari 2026.
Ia menambahkan, komposisi keanggotaan dalam Board of Peace tidak mengubah sikap prinsip Indonesia. Dalam berbagai forum internasional, Indonesia secara konsisten menyerukan penghentian kekerasan terhadap warga sipil, mengecam pelanggaran hukum internasional—termasuk hukum humaniter internasional—di Gaza, serta mendorong akses bantuan kemanusiaan dan realisasi solusi dua negara.
“Dalam konteks tersebut, Indonesia melihat pentingnya keterlibatan para pihak yang berkonflik sebagai bagian dari proses menuju perdamaian,” imbuhnya.
Yvonne menegaskan Indonesia akan memanfaatkan posisinya di BoP untuk menguatkan upaya diplomasi demi terwujudnya solusi dua negara, sekaligus memastikan proses perdamaian tetap berpihak pada kepentingan rakyat Palestina.
“Indonesia oleh karenanya akan memanfaatkan keanggotaan di Board of Peace untuk juga aktif mendorong keterlibatan Otoritas Palestina dan memastikan seluruh proses tetap berorientasi pada kepentingan Palestina dan menghormati hak-hak dasar rakyat Palestina serta mendorong terwujudnya solusi dua negara,” jelasnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri rapat perdana Board of Peace pada 19 Februari 2026.
Selain agenda tersebut, Presiden juga direncanakan menandatangani Agreement on Reciprocal Trade (ART) atau kesepakatan perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS).
“Disampaikan bahwa Bapak Presiden rencananya akan menghadiri acara pada tanggal 19, dan di sekitar tanggal tersebut juga akan ada rencana penandatanganan ART,” kata Airlangga di Istana Kepresidenan, Rabu, 11 Februari 2026.
