IKNPOS.ID – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak hanya diarahkan pada pembangunan fisik dan tata kota modern, tetapi juga diposisikan sebagai ruang eksperimen transformasi ekonomi digital Indonesia. Salah satu instrumen utama yang digunakan dalam proses ini adalah Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), sistem pembayaran digital nasional yang kini didorong penggunaannya secara masif melalui berbagai kampanye publik. Kolaborasi antara Bank Indonesia dan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menempatkan IKN sebagai pusat uji coba penerapan ekonomi digital yang inklusif, efisien, dan berbasis gaya hidup masyarakat.
Langkah ini mencerminkan perubahan pendekatan pembangunan, di mana digitalisasi keuangan tidak lagi sekadar menjadi kebijakan teknis, tetapi dijadikan bagian dari pengalaman sosial dan aktivitas sehari-hari warga. IKN, sebagai kota baru dengan ekosistem yang masih dibentuk, dinilai ideal untuk menguji bagaimana sistem pembayaran digital dapat diterapkan secara menyeluruh sejak tahap awal pembangunan kota.
QRIS Sebagai Fondasi Ekonomi Digital IKN
QRIS dirancang untuk menyatukan berbagai metode pembayaran non tunai dalam satu standar nasional. Di IKN, sistem ini tidak hanya diperkenalkan sebagai alat transaksi, tetapi sebagai fondasi pembentukan ekosistem ekonomi digital. Bank Indonesia bersama OIKN secara aktif mengampanyekan penggunaan QRIS untuk mendorong transaksi yang lebih cepat, aman, dan transparan.
Kepala Sekretariat Kerja Bersama Bank Indonesia IKN, Syachman Perdymer, menegaskan bahwa percepatan digitalisasi transaksi keuangan menjadi bagian penting dari pembangunan ekonomi wilayah. Ia menyatakan, “Kami terus mendorong penggunaan sistem pembayaran digital melalui QRIS sebagai bentuk percepatan digitalisasi transaksi keuangan bagi masyarakat Kalimantan Timur.” Pernyataan ini menunjukkan bahwa QRIS diposisikan sebagai instrumen strategis, bukan sekadar alternatif pembayaran.
Digitalisasi pembayaran diyakini mampu memangkas biaya transaksi, mengurangi ketergantungan pada uang tunai, serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan. Di wilayah baru seperti IKN, manfaat ini menjadi semakin relevan karena struktur ekonomi dan pola konsumsi masyarakat masih berkembang.
