IKNPOS.ID – Administrasi kepresidenan Irak menegaskan sikap keras terhadap segala bentuk campur tangan asing dalam dinamika politik dalam negeri. Pernyataan ini disampaikan menyusul ancaman Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang menyebut akan menghentikan bantuan ke Irak jika Nouri al-Maliki kembali terpilih sebagai perdana menteri.
Isu tersebut mencuat setelah Trump secara terbuka menyampaikan penilaiannya terhadap kepemimpinan al-Maliki di masa lalu. Menurut Trump, Irak mengalami kemunduran serius pada periode terakhir al-Maliki menjabat, termasuk terjerumus dalam kemiskinan dan kekacauan.
Merespons pernyataan itu, kantor kepresidenan Irak langsung mengeluarkan sikap resmi yang menekankan prinsip kedaulatan negara dan hak rakyat Irak untuk menentukan arah politiknya sendiri tanpa tekanan dari pihak luar.
Dalam pernyataan yang dirilis pada Kamis 29 Januari 2026, kantor kepresidenan menegaskan posisi tegas pemerintah Irak.
“Kepresidenan Republik Irak menegaskan kembali penolakannya terhadap segala bentuk intervensi eksternal dalam urusan politik Irak,” bunyi pernyataan tersebut.
Ancaman Trump sebelumnya disampaikan pada Selasa. Presiden AS itu menyatakan Washington tidak akan memberikan bantuan kepada Irak apabila Nouri al-Maliki kembali menduduki jabatan perdana menteri. Trump menilai, pada periode terakhir al-Maliki berkuasa, Irak berada dalam kondisi yang ia sebut sebagai kemiskinan dan kekacauan total.
Menanggapi situasi tersebut, Kantor Presiden Irak kembali menekankan bahwa urusan politik nasional sepenuhnya berada dalam ranah kedaulatan negara. Dalam pernyataan lanjutan yang juga dikeluarkan pada Kamis, ditegaskan kembali bahwa tidak ada ruang bagi intervensi asing dalam proses politik domestik.
Pernyataan itu menyoroti bahwa seluruh persoalan dalam negeri merupakan hak kedaulatan yang melekat dan tidak dapat diganggu gugat. Penentuan arah politik, termasuk pembentukan pemerintahan, disebut sepenuhnya berada di tangan rakyat Irak melalui mekanisme demokrasi yang sah.
