Home News Prabowo di WEF Davos 2026: Tantang Pengusaha Rakus, Klaim Tak Ada Pejabat Bisa Dibeli
News

Prabowo di WEF Davos 2026: Tantang Pengusaha Rakus, Klaim Tak Ada Pejabat Bisa Dibeli

Presiden Prabowo Subianto menyoroti masih maraknya praktik pengusaha serakah yang melanggar hukum di Indonesia.

Share
Presiden Prabowo Subianto di Davos, Swiss, pada Kamis, 22 Januari 2026.
Share

IKNPOS.ID – Presiden Prabowo Subianto menyoroti masih maraknya praktik pengusaha serakah yang melanggar hukum di Indonesia. Ia menilai, sebagian dari mereka merasa dapat mengatur segalanya dengan cara membeli pejabat dan bersekongkol dengan kekuasaan.

“Mungkin para pengusaha yang disebut rakus ini merasa bahwa mereka tidak perlu mengakui kedaulatan pemerintah Indonesia. Atau mungkin mereka merasa bisa membeli semua pejabat pemerintah Indonesia,” kata Prabowo saat berbicara dalam World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss, Kamis, 22 Januari 2026.

Prabowo mengungkapkan bahwa ia menerima laporan terkait upaya sejumlah pengusaha untuk melakukan praktik suap, termasuk klaim bahwa pejabat pemerintah dapat dibeli demi kepentingan mereka.

“Saya mendapat laporan bahwa beberapa dari orang-orang ini dalam pertemuan mereka mampu membeli pejabat,” ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut, Prabowo secara tegas menantang para pengusaha yang masih berpikir demikian untuk mencoba menyuap pejabat di lingkungan pemerintahannya. Ia menegaskan, upaya tersebut justru akan berujung pada konsekuensi besar bagi mereka.

“Saya mendapat laporan bahwa beberapa dari orang-orang ini dalam pertemuan mereka mengatakan, ‘Oh tidak apa-apa, tidak ada pejabat pemerintah yang tidak bisa dibeli.’ Baiklah, saya tantang mereka untuk mencoba membeli pejabat dari pemerintahan saya. Mereka akan mendapati kejutan besar,” jelas dia.

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga memaparkan capaian pemerintahannya dalam penegakan hukum, khususnya terkait penguasaan lahan dan sumber daya alam secara ilegal. Ia menyebut, pada tahun pertama masa kepemimpinannya, pemerintah berhasil mengambil alih jutaan hektare lahan yang melanggar ketentuan.

“Di tahun pertama pemerintahan saya, kami telah menyita 4 juta hektare perkebunan ilegal dan tambang ilegal. Ini luar biasa,” kata Prabowo.

Tak hanya itu, pemerintah juga mengambil langkah tegas dengan mencabut izin puluhan perusahaan yang terbukti melanggar aturan. Menurut Prabowo, keputusan tersebut diambil dalam rapat kabinet yang ia pimpin secara daring dari London, dua hari sebelumnya.

Share
Related Articles
Trump Ancam Tarif Impor Bagi Negara yang Halangi AS Kuasai Greenland
News

Pesawat Militer AS Ramai-ramai Bergerak ke Timur Tengah, Siap Perang dengan Iran?

IKNPOS.ID - Pergerakan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah kembali menjadi...

air bersih IKN
News

BI Optimis IKN Dongkrak Ekonomi Kaltim

IKNPOS.ID - Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur menyatakan optimisme terhadap pertumbuhan...

News

Duka Dunia Musik, Vokalis Element Lucky Widja Tutup Usia, Pesan Haru Ferdy Tahier Menggema

IKNPOS.ID - Dunia musik Indonesia kehilangan salah satu sosoknya. Lucky Widja, vokalis...

News

Operasi Penyelamatan Skala Besar, Longsor Bandung Barat Libatkan Anjing K-9 dan Alat Berat Cari 65 Korban yang Belum Ditemukan

IKNPOS.ID - Upaya pencarian korban longsor di Kampung Pasir Kuning, Desa Pasirlangu,...