Perkuat Misi Damai Gaza, Indonesia Resmi Gabung Dewan Perdamaian Bentukan Donald Trump

IKNPOS.ID – Pemerintah Indonesia secara resmi menyatakan kesiapannya untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat, Donald J. Trump. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya kolektif negara-negara Muslim untuk mempercepat berakhirnya konflik bersenjata di Jalur Gaza dan mewujudkan stabilitas di kawasan Timur Tengah.

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mengonfirmasi bahwa Indonesia bersama tujuh negara dengan mayoritas penduduk Muslim lainnya telah menyambut baik undangan dari Washington. Negara-negara tersebut meliputi Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Turki, Mesir, Yordania, dan Pakistan. Aliansi ini bertujuan untuk mendukung implementasi misi Dewan Perdamaian sebagai pemerintahan transisi dalam kerangka rencana perdamaian komprehensif.

Komitmen Terhadap Kedaulatan Palestina

Keterlibatan Indonesia dalam dewan ini tetap berlandaskan pada prinsip keadilan internasional. Melalui pernyataan resminya pada Kamis 22 Januari 2026, Kemlu RI menegaskan bahwa dukungan terhadap inisiatif Trump ini sejalan dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803.

Fokus utama dari partisipasi Indonesia adalah memastikan adanya gencatan senjata permanen, mendukung penuh proses rekonstruksi pasca-perang di Gaza, serta memperjuangkan hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri.

Pemerintah Indonesia memandang Dewan Perdamaian ini sebagai instrumen strategis untuk membuka jalan bagi pendirian negara Palestina yang berdaulat sesuai dengan hukum internasional.

Dinamika Dewan Perdamaian dan Skema Kerja

Dewan Perdamaian ini kabarnya tidak hanya akan membatasi perannya pada wilayah Jalur Gaza saja, tetapi juga memiliki ambisi yang lebih luas dalam konstelasi politik global. Meski begitu, pembentukan badan ini sempat memicu reaksi beragam dari komunitas internasional.

Prancis misalnya, secara terang-terangan menyatakan tidak akan bergabung karena menganggap badan tersebut berpotensi menyaingi peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Di sisi lain, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, juga dilaporkan telah menerima undangan untuk bergabung. Namun, Netanyahu sempat melayangkan keberatan terhadap kehadiran perwakilan diplomatik dari Turki dan Qatar dalam jajaran dewan eksekutif badan tersebut.