IKNPOS.ID – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) tengah memperkuat pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 sebagai bagian dari strategi percepatan pembangunan Nusantara.
Upaya ini diwujudkan melalui pembekalan pengelolaan anggaran yang melibatkan puluhan pegawai Otorita IKN di Auditorium Kantor Balai Kota Otorita IKN, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara.
Kegiatan ini bertujuan untuk menyelaraskan perencanaan dan pelaksanaan anggaran dengan delapan agenda prioritas nasional yang menjadi fokus APBN 2026.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menekankan pentingnya pembekalan ini untuk menyamakan pemahaman seluruh unit kerja dalam mengelola anggaran secara efektif dan akuntabel.
Selaras dengan Arahan Menteri Keuangan
Langkah ini sejalan dengan arahan Menteri Keuangan RI untuk memperkuat pengelolaan dan percepatan penyerapan anggaran di setiap kementerian dan lembaga.
Tri Budhianto, Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Direktorat Jenderal Anggaran, menegaskan bahwa APBN bukanlah tujuan akhir, melainkan instrumen strategis untuk mencapai target pembangunan nasional.
Ia menyebutkan enam fungsi utama APBN, yakni legitimasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
Fokus Delapan Agenda Prioritas Nasional
Fokus APBN 2026 diarahkan pada delapan agenda prioritas Presiden RI, Prabowo Subianto, termasuk ketahanan pangan dan energi, program Makan Bergizi Gratis, penguatan sektor pendidikan, percepatan investasi dan perdagangan global, penguatan pertahanan dan keamanan rakyat semesta, pembangunan desa, serta penguatan sektor kesehatan.
Strategi ini sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen yang menjadi fokus kebijakan fiskal tahun ini.
Transparansi dan Akuntabilitas sebagai Kunci
Penguatan kapasitas aparatur Otorita IKN melalui pembekalan anggaran dipandang sebagai langkah penting untuk memastikan setiap rupiah APBN digunakan secara transparan, akuntabel, dan berdampak nyata.
Dengan pendekatan ini, Otorita IKN menegaskan komitmen dalam menghadirkan tata kelola anggaran yang tidak hanya prosedural, tetapi juga strategis untuk percepatan pembangunan Nusantara sebagai fondasi kota masa depan Indonesia.
