IKNPOS.ID – Data realisasi anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menunjukkan tren peningkatan yang signifikan sejak 2022. Pada tahun tersebut, pemerintah mencatat realisasi anggaran sebesar Rp5,5 triliun. Angka ini meningkat drastis menjadi Rp27 triliun pada 2023, kemudian naik lagi menjadi Rp43,4 triliun pada 2024. Hingga November 2025, realisasi anggaran tercatat mencapai Rp4,99 triliun, menandakan keberlanjutan upaya pemerintah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di IKN.
Peningkatan anggaran ini sejalan dengan fokus pemerintah untuk memastikan fasilitas publik dan gedung pemerintahan dapat selesai tepat waktu. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menekankan bahwa perhatian presiden sejak awal adalah percepatan pembangunan fasilitas yang akan digunakan untuk fungsi legislatif dan yudikatif, termasuk gedung parlemen dan pengadilan.
Fokus Pembangunan Fasilitas Legislatif dan Yudikatif
Salah satu prioritas pembangunan di IKN adalah penyelesaian fasilitas yang mendukung fungsi pemerintahan. Gedung-gedung legislatif dan yudikatif menjadi titik fokus, karena keberadaan fasilitas ini sangat penting agar IKN dapat beroperasi sebagai pusat pemerintahan nasional. Pemerintah menargetkan agar fasilitas tersebut selesai dan siap digunakan pada 2028, sesuai dengan rencana berfungsinya IKN.
Pemerintah juga menerapkan pengawasan ketat terhadap penggunaan anggaran untuk memastikan efektivitas dan efisiensi. Pendekatan ini mencakup perencanaan proyek, pemilihan kontraktor, dan pemantauan progres konstruksi secara berkala. Strategi ini bertujuan agar realisasi anggaran tidak hanya tinggi secara nominal, tetapi juga menghasilkan pembangunan yang berkualitas dan tepat sasaran.
Signifikansi Anggaran Terhadap Progres Pembangunan
Lonjakan realisasi anggaran dari Rp5,5 triliun pada 2022 menjadi Rp43,4 triliun pada 2024 menunjukkan bahwa pemerintah meningkatkan intensitas pembangunan IKN secara bertahap namun konsisten. Peningkatan ini memungkinkan percepatan penyelesaian infrastruktur penting, termasuk jaringan transportasi, utilitas publik, dan gedung pemerintahan, sehingga kesiapan IKN untuk beroperasi sebagai pusat pemerintahan dapat terwujud sesuai target.
Selain itu, tren peningkatan anggaran ini juga mencerminkan keseriusan pemerintah dalam mendukung proyek strategis nasional. Dengan fokus pada fasilitas legislatif dan yudikatif, pemerintah ingin memastikan bahwa seluruh komponen pemerintahan dapat berjalan lancar sejak IKN mulai berfungsi. Hal ini penting karena keberhasilan pembangunan IKN tidak hanya diukur dari jumlah bangunan fisik, tetapi juga dari kesiapan sistem pemerintahan untuk beroperasi secara penuh.
