Tembus Hutan Belantara, Gubernur Rudy Mas’ud Tinjau Jalur Pintas IKN-Bongan Sepanjang 103 Km

IKNPOS.ID – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus memacu konektivitas wilayah sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). Terbaru, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud beserta jajaran melakukan peninjauan langsung ke jalur sumbu IKN-Sotek-Bongan sepanjang 103 kilometer yang diproyeksikan menjadi urat nadi baru transportasi di Bumi Etam.

Terjang Jalur Lumpur dan Hutan Belantara
Dalam sebuah dokumentasi perjalanan yang dibagikan melalui akun resmi Pemprov Kaltim, terlihat iring-iringan mobil rombongan Gubernur harus berjuang melintasi medan yang sangat ekstrem. Kendaraan-kendaraan tersebut menyusuri hutan belantara dengan kondisi jalan yang masih becek dan berlumpur.

Aksi “blusukan” ini dilakukan untuk memastikan perencanaan pembangunan jalur alternatif tersebut berjalan sesuai target. Gubernur ingin melihat langsung kendala di lapangan sebelum pengerjaan fisik secara masif dimulai. Langkah ini menunjukkan komitmen serius Pemprov Kaltim dalam membuka akses yang selama ini terisolasi.

Pangkas Waktu Tempuh Menuju IKN
Ruas jalan Bongan-Sotek menjadi prioritas utama karena nilai strategisnya. Jika jalur ini sudah mulus dan terhubung, waktu tempuh dari wilayah barat Kaltim, seperti Kutai Barat (Kubar), menuju IKN akan terpangkas signifikan.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadiskominfo) Kaltim, Muhammad Faisal, menjelaskan bahwa rute ini akan jauh lebih efisien dibanding harus melewati jalur nasional yang memutar. “Jika jalannya sudah mulus, perjalanan bisa ditempuh hanya dalam waktu 1,5 hingga 2 jam saja. Warga dari wilayah barat tidak perlu lagi berputar lewat Samarinda atau Balikpapan untuk menuju IKN,” jelasnya.

Target Pengerjaan Fisik Dimulai 2027
Meski peninjauan sudah dilakukan secara intensif, pengerjaan fisik jalan tersebut rencananya baru akan dimulai pada tahun 2027. Saat ini, pemerintah tengah fokus merampungkan tahapan perencanaan dan studi kelayakan (feasibility study).

Proyek ini tidak dikerjakan sendiri oleh Pemprov Kaltim, melainkan hasil kolaborasi dengan Kementerian PUPR dan Otorita IKN (OIKN). Persetujuan prinsip dari OIKN telah dikantongi, mengingat jalur ini sangat vital untuk mendukung konektivitas Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).