Menteri PU Yakinkan Investor: Tak Perlu Ragu, IKN Jadi Prioritas Utama Presiden Prabowo

IKNPOS.ID – Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengirimkan sinyal kuat kepada dunia usaha mengenai masa depan Ibu Kota Nusantara (IKN). Menteri PU, Dody Hanggodo, menegaskan bahwa pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur ini tetap menjadi agenda prioritas dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Langkah ini bertujuan untuk menghapus keraguan para pemegang modal terkait keberlanjutan proyek raksasa tersebut. Dody menjamin seluruh proses pembangunan akan berjalan sesuai tahapan yang telah direncanakan sebelumnya dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat.

Jaminan Keamanan bagi Para Investor
Menteri Dody Hanggodo mengajak para investor untuk terus berpartisipasi aktif dalam membangun ekosistem IKN. Ia menekankan bahwa pemerintah berkomitmen menciptakan lingkungan yang kondusif agar IKN benar-benar siap beroperasi secara fungsional.

“Kepada para investor, saya sampaikan agar tidak ragu lagi. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memberikan dukungan penuh agar IKN benar-benar siap dan berfungsi sebagai ibu kota politik,” ungkap Dody dalam keterangan resminya, Rabu 14 Januari 2026.

Untuk mendukung kepercayaan tersebut, Kementerian PU berjanji akan mengawal setiap proyek dengan standar tinggi. Dody memastikan seluruh pembangunan dikerjakan secara efektif, efisien, serta mengedepankan ketepatan waktu dan kualitas bangunan yang optimal.

Momentum Kunjungan Langsung Presiden
Kepastian pembangunan ini semakin nyata setelah Presiden Prabowo Subianto melakukan peninjauan langsung ke IKN pada Senin (12/1/2026). Kunjungan perdana sejak menjabat sebagai Presiden ini dianggap sebagai momentum krusial yang menunjukkan komitmen berkelanjutan pemerintah.

Dalam kunjungan tersebut, Presiden tidak hanya melihat progres fisik, tetapi juga menerima paparan mendalam dari Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menjelaskan bahwa Presiden menaruh perhatian khusus pada percepatan fasilitas vital.

“Bapak Presiden memang sejak awal memberikan penekanan untuk mempercepat proses pembangunan fasilitas yang akan dipergunakan untuk legislatif maupun yudikatif,” ujar Prasetyo.