IKNPOS.ID – Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, baru-baru ini. Kunjungan ini menjadi kesempatan perdana Presiden setelah dilantik pada 20 Oktober 2024.
Kunjungan Presiden menjadi sorotan pengamat terkait kesiapan ekosistem kota yang mendukung fungsi pemerintahan di IKN.
Pembangunan Ekosistem Kota
Menurut pengamat infrastruktur dan tata kota, Yayat Supriatna, pembangunan IKN tidak hanya sekadar memindahkan aktivitas pemerintahan dari Jakarta, tetapi juga harus mencakup pembangunan ekosistem kota yang lengkap.
Yayat menekankan bahwa pemindahan kegiatan pemerintahan harus diikuti pembangunan hunian, fasilitas perkotaan, dan layanan sosial yang mendukung kehidupan ASN, pejabat negara, dan warga kota.
Hal ini termasuk penyediaan fasilitas kesehatan, pendidikan, rekreasi, dan ruang publik yang membuat IKN layak dihuni secara jangka panjang.
Tantangan Hunian dan Mobilitas ASN
Ia mengingatkan bahwa salah satu tantangan utama adalah memastikan ketersediaan hunian bagi ASN, anggota DPR, dan pejabat negara lainnya. Tanpa hunian yang memadai, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan bisa terganggu karena waktu dan biaya perjalanan antara Jakarta dan IKN akan meningkat. ASN perlu diyakinkan bahwa IKN adalah tempat tinggal jangka panjang, bukan sekadar lokasi sementara selama masa dinas. Pemerintah dituntut menciptakan kondisi yang mendorong ASN dan keluarganya menetap di ibu kota baru.
Fasilitas Pendukung Kota
Selain hunian, Yayat juga menekankan pentingnya fasilitas pendukung seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan ruang rekreasi. Menurutnya, IKN tidak hanya harus berfungsi sebagai pusat pemerintahan, tetapi juga sebagai kota yang menghadirkan rasa aman, nyaman, dan lingkungan sosial yang mendukung bagi penghuninya. Ia menegaskan bahwa pembangunan fisik saja tidak cukup; ekosistem kota harus siap dan matang agar IKN benar-benar dapat berfungsi pada 2028.
Komitmen Pemerintah
Kunjungan Presiden Prabowo ke IKN menunjukkan komitmen pemerintah terhadap pembangunan ibu kota baru. Pengamat menekankan bahwa keberhasilan IKN tidak hanya ditentukan oleh pembangunan kantor pemerintahan, tetapi juga oleh kesiapan ekosistem kota, termasuk hunian ASN, fasilitas publik, dan layanan sosial. Dengan persiapan yang matang, IKN diharapkan dapat berfungsi secara efektif sebagai ibu kota politik pada 2028.
