Home Pemerintahan GAS POL! Otorita IKN Kunci Pengelolaan APBN 2026
Pemerintahan

GAS POL! Otorita IKN Kunci Pengelolaan APBN 2026

Share
Otorita IKN Kunci Pengelolaan APBN 2026
Otorita IKN Kunci Pengelolaan APBN 2026--Humas OIKN
Share

IKNPOS.ID – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) mulai memantapkan langkah strategis dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026.

Fokus utama diarahkan pada percepatan pembangunan fisik dan nonfisik Nusantara sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia.

Kesiapan ini diwujudkan melalui kegiatan pembekalan pengelolaan APBN yang diikuti puluhan pegawai Otorita IKN di Auditorium Kantor Balai Kota Otorita IKN, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara, Jumat (9/1/2026).

Pembekalan ini dirancang untuk memastikan seluruh unit kerja Otorita IKN memiliki pemahaman yang sama dalam menyusun, melaksanakan, dan mengendalikan anggaran sesuai delapan agenda prioritas APBN 2026.

Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menegaskan kesamaan persepsi menjadi kunci agar setiap rupiah anggaran memberi dampak nyata bagi pembangunan Nusantara.

“Otorita IKN saat ini terdiri dari enam satuan kerja dengan 24 pejabat pembuat komitmen. Pembekalan ini penting agar seluruh satker memiliki titik awal yang sama dalam mengelola DIPA,” jelas Basuki.

Arahan Menkeu Pegangan Pengelolaan Anggaran

Basuki menambahkan, penguatan tata kelola anggaran ini sejalan dengan arahan langsung Menteri Keuangan RI, yang menekankan pentingnya percepatan penyerapan dan akurasi pelaksanaan anggaran di setiap kementerian dan lembaga.

“Kami menjalankan instruksi Menteri Keuangan agar setiap K/L membekali aparatur dalam mengelola anggaran dan mempercepat realisasinya. Seluruh proses akan dimonitor secara ketat,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Kementerian Keuangan, Tri Budhianto, memaparkan peran strategis APBN sebagai instrumen utama pencapaian tujuan bernegara.

“APBN bukan tujuan akhir, melainkan alat untuk mencapai target pembangunan nasional. Ia memiliki fungsi legitimasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, hingga stabilisasi,” ungkap Tri.

Delapan Agenda Presiden Jadi Fokus APBN 2026

Tri menjelaskan bahwa kebijakan fiskal 2026 diarahkan untuk mendukung delapan prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Share
Related Articles
MENDARAT DI JANTUNG NUSANTARA, Kedatangan Prabowo di IKN Sinyal Kuat Politik
Pemerintahan

MENDARAT DI JANTUNG NUSANTARA! Kedatangan Prabowo di IKN Sinyal Kuat Politik

IKNPOS.ID - Presiden Prabowo Subianto, melakukan kunjungan perdananya ke Ibu Kota Nusantara...

Pemerintahan

Pemohon Uji Materiil UU IKN Sebut Belum Ada Kepastian Hukum Pemindahan Ibu Kota Negara

IKNPOS.ID - Setelah DKI Jakarta tidak lagi menjadi Ibu Kota Negara sesuai...

Presiden Prabowo dijadwalkan mengunjungi IKN.
Pemerintahan

Presiden Prabowo Akan Lakukan Kunjungan Perdana ke Ibu Kota Nusantara

IKNPOS.ID - Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan melakukan kunjungan ke Ibu Kota...

Ekosistem energi bersih IKN Pertamina
Pemerintahan

Wujudkan Kota Low Carbon, Otorita IKN dan Pertamina Bangun Ekosistem Energi Bersih Terintegrasi

IKNPOS.ID - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) memperkuat komitmen pembangunan kota hutan...