IKNPOS.ID – Prevalensi Stunting Kaltim Lampaui Rata-rata Nasional
Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) berkolaborasi dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) serta berbagai pihak terkait untuk mempercepat upaya penurunan angka stunting di kawasan tersebut. Langkah ini dilakukan menyusul tingginya prevalensi stunting di Kaltim yang mencapai 22 persen, berada di atas rata-rata nasional yang tercatat 19 persen.
Kepala Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Provinsi Kaltim, Nurizky Permanajati, menyatakan bahwa kolaborasi dengan banyak pihak sangat dibutuhkan untuk mengatasi masalah ini.
“Prevalensi stunting di Provinsi Kaltim secara umum tergolong tinggi yang mencapai 22 persen, di atas rata-rata nasional yang tercatat 19 persen,” ujar Nurizky Permanajati di Samarinda, Minggu (7/12/2025).
Satgas Khusus Dibentuk, 3.000 Keluarga Risiko Menjadi Target
Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Provinsi Kaltim bersama OIKN telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus untuk pencegahan dan penurunan stunting di wilayah delineasi IKN. Satgas ini menetapkan 3.000 sasaran keluarga risiko stunting yang akan mendapatkan edukasi intensif.
Fokus edukasi tersebut mencakup nutrisi dan akses air bersih dua aspek fundamental yang menjadi fondasi kesehatan ibu dan anak di wilayah tersebut.
Upaya pencegahan dan penanganan stunting memprioritaskan edukasi terkait 1.000 hari pertama kehidupan (HPK). Masa 1.000 HPK dianggap krusial karena merupakan periode di mana stunting dapat terjadi, sekaligus masih dapat dicegah atau dikoreksi. Oleh karena itu, ibu hamil maupun ibu menyusui perlu memahami pola konsumsi dan gizi yang harus dipenuhi sejak anak dalam kandungan hingga usia 2 tahun.
Strategi Pentahelix Dorong Percepatan Penurunan
Untuk mencapai target penurunan stunting, OIKN dan BKKBN mengadopsi pola pentahelix. Pola kolaboratif ini melibatkan kerja sama erat antara lima unsur utama: pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media. Setiap pihak memiliki peran sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, mulai dari penyusunan kebijakan, penelitian, pendanaan, hingga informasi dan edukasi.
