NAHDLATUL Ulama (NU) harusnya seperti yang digambarkan dalam teori antifragility: ketika terjadi tekanan akibat sebuah kemelut ia justru akan kuat. Ini kebalikan dari teori fragility: kena tekanan berantakan.
Maka siapa tahu heboh pemecatan ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) akhir-akhir ini justru melahirkan jalan baru bagi NU: jalan keterbukaan yang modern.
Bukankah banyak kemajuan yang justru diraih lewat turbulensi. Bukankah matinya Nokia melahirkan smartphone. Dan bencana Covid-19 mempercepat digitalisasi.
Related Post
Anda sudah tahu: banyak yang bilang persoalan turbulensi di NU berlatar belakang sejak NU punya tambang batubara.
NU kini memang punya tambang batubara. Di Kutai Timur. Tidak jauh dari Bontang. Di sebagian bekas konsesi grup Bakrie. Kualitas tambangnya kelas satu.
Luas tambang itu 25.000 hektare. Isinya: satu miliar ton batubara –kualitas tinggi. Hitung sendiri berapa puluh triliun rupiah nilainya.
Persoalannya: siapa partner yang akan digandeng untuk mengelolanya. Mengelola tambang tidak mudah. Kitab kuning tidak mengajarkannya. Segala macam permainan kotor ada di bisnis batubara. Ada humor terkenal di kalangan itu: “dari 10 pedagang batubara, yang biasa menipu 12”.
Maka banyak pemilik tambang yang pilih terima beres. Terima bersih: setiap satu ton batubara yang diambil dari lahannya dapat berapa dolar. Selebihnya jadi bagian pengelola. Termasuk risikonya.
Medsos sudah menyebut: sebagian pengurus NU minta yang mengelola tambang itu perusahaan tambang besar yang punya hubungan baik dengan presiden lama. Bukankah tambang itu didapat saat yang lama itu masih menjabat presiden. Jangan sampai NU dibilang kacang lupa kulitnya.
Sebagian pengurus lagi ingin tambang itu dikelola perusahaan yang dekat dengan presiden baru. Atau dekat dengan pemerintah yang sekarang. Kenapa? Urusan tambang itu tidak bisa lepas dari pemerintah. Untuk bisa menambang izinnya banyak. Juga harus secara rutin diurus. Tiap tahun harus mengajukan rencana penambangan. Harus ada persetujuan pemerintah.
Terverifikasi Dewan Pers