IKNPOS.ID – Proses seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu 2025 akhirnya mencapai babak akhir. Pemerintah resmi menerbitkan Surat Keputusan (SK) bagi para peserta yang lolos.
Namun, SK ini bukan sekadar dokumen administratif. Lebih dari itu, ia menjadi penanda resmi pengakuan status ASN, meski dengan jam kerja di bawah 40 jam per minggu.
Nah, apa saja sebenarnya hak, gaji, dan keuntungan yang didapat oleh PPPK Paruh Waktu? Yuk, kita bahas tuntas satu per satu.
Related Post
Apa Itu SK PPPK Paruh Waktu dan Maknanya bagi ASN?
SK PPPK adalah dokumen resmi pengangkatan seseorang sebagai bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN).
Bagi PPPK Paruh Waktu, SK ini menandakan bahwa mereka resmi diakui negara sebagai ASN, hanya saja dengan durasi kerja lebih pendek dibandingkan pegawai penuh waktu.
Artinya, meskipun bekerja separuh waktu, mereka tetap mendapatkan hak-hak dasar ASN sesuai ketentuan pemerintah.
Jadi, status paruh waktu tidak mengurangi legitimasi mereka sebagai abdi negara.Berapa Gaji PPPK Paruh Waktu 2025? Begini Cara Perhitungannya
Mengacu pada Keputusan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2025, pemerintah menetapkan bahwa gaji PPPK Paruh Waktu dihitung dengan mempertimbangkan dua acuan:
Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Kabupaten/Kota (UMK) di wilayah kerja, atau
Gaji terakhir saat masih menjadi tenaga honorer,
Nilai yang digunakan adalah yang lebih tinggi dari keduanya.
Selain itu, PPPK Paruh Waktu juga mendapatkan tunjangan tambahan, meski tidak selengkap pegawai penuh waktu. Beberapa di antaranya meliputi:
Tunjangan Hari Raya (THR)
Tunjangan kerja, disesuaikan dengan beban dan jam kerja
Tunjangan transportasi
Jadi meski jam kerja lebih singkat, hak finansial tetap proporsional dan dijamin oleh negara.
Perlindungan Sosial Tetap Terjamin
Kabar baik lainnya, PPPK Paruh Waktu tetap mendapat jaminan sosial seperti ASN lainnya.
Mereka otomatis terdaftar dalam dua program penting:
BPJS Kesehatan, mencakup pegawai dan keluarga inti
BPJS Ketenagakerjaan, dengan perlindungan kecelakaan kerja dan kematian
Dengan begitu, meski statusnya paruh waktu, negara memastikan keamanan dan kesejahteraan mereka tetap terlindungi.
Terverifikasi Dewan Pers