IKNPOS.ID – Kontroversi keikutsertaan tim senam dari Israel di ajang internasional yang digelar di Jakarta menuai kecaman keras dari berbagai pihak, termasuk Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah.
Ketua PP Muhammadiyah, Anwar Abbas, menyatakan bahwa kehadiran atlet Israel bertentangan dengan konstitusi dan nilai dasar bangsa Indonesia.
“Kalau pemerintah Indonesia mengizinkan Tim Senam Israel berpartisipasi, maka itu sudah melecehkan konstitusi,” tegas Anwar dalam komfirmasinya, Jumat 10 Oktober 2025.
Menurutnya, Indonesia hingga kini tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel.
Oleh karena itu, kehadiran utusan resmi dari negara tersebut seharusnya tidak diterima dalam acara resmi apa pun di Tanah Air.
“Bagaimana kita bisa menerima kehadiran atlet yang merupakan utusan resmi dari negara Israel, sementara kita tidak punya hubungan diplomatik dengan mereka? Ini bertentangan dengan prinsip anti-penjajahan dan nilai perikemanusiaan yang kita junjung,” tegas Anwar.
Ia juga mengingatkan bahwa jika pemerintah yang memberikan izin kepada atlet Israel justru mencederai posisi politik luar negeri Indonesia yang selama ini mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina dan menolak penjajahan dalam bentuk apa pun.
“Selama statusnya masih sebatas rencana, tidak ada masalah. Namun akan menjadi persoalan serius jika pemerintah sampai memberikan izin resmi,” ujarnya.
Menurutnya, kehadiran Israel dalam ajang olahraga internasional di Indonesia ini menjadi sorotan karena dinilai bertolak belakang dengan semangat solidaritas terhadap Palestina yang selama ini dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia.
Sementara itu, keputusan Indonesia menolak kedatangan atlet Israel dalam Kejuaraan Senam Artistik Dunia pada 19–25 Oktober di Jakarta mendapatkan dukungan luas dari masyarakat.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa kebijakan tersebut mencerminkan aspirasi rakyat dan berbagai elemen masyarakat sipil.
“Sikap pemerintah ini juga sejalan dengan harapan dari seluruh rakyat yang dapat kita simak adanya penolakan yang keras dari berbagai ormas-ormas keagamaan, dari majelis ulama juga, dari pemerintah daerah juga, dari partai politik juga, dan semua itu disimak oleh pemerintah,” tegas Yusril dalam pernyataan resmi, Kamis 9 Oktober 2025.
