IKNPOS.ID – Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf alias Gus Irfan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pengecekan latar belakang 200 nama calon pejabat di lembaganya.
Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari potensi terjadinya praktik lancung di kementerian yang baru dibentuk pemerintah tersebut.
Hal ini disampaikan Gus Irfan usai melaksanakan audiensi dengan pimpinan komisi antirasuah di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, hari ini, 3 Oktober 2025.
Related Post
“Kami juga menyerahkan beberapa nama calon pejabat yang akan bergabung dengan Kementerian Haji untuk ditracking supaya tidak ada permasalahan di kemudian hari di Kementerian Haji,” kata Gus Irfan kepada wartawan.
Lebih lanjut, Gus Irfan menjelaskan bahwa nama-nama yang diserahkan tersebut berasal dari Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama. Adapun nama-nama rersebut direncanakan akan mengisi sejumlah posisi di Kementerian Haji dan Umrah.
“Dirjen-dirjen tidak, dirjen tidak. Kita ambilkan dari internal kita Badan Penyelenggara Haji dan ada satu yang dari kampus perguruan tinggi,” jelasnya.
Dengan pemeriksaan nama-nama tersebut, Gus Irfan berharap pemeriksaan bisa menyaring sosok terbaik.
“Kita mengadakan, memeriksa beliau mereka-mereka termasuk, apa namanya, integritas mereka, dan setelah kita dianggap lolos, kita serahkan ke KPK untuk di-tracking dengan track record mereka,” ungkap dia.
Adapun jumlah nama-nama yang diserahkan ke KPK cukup banyak.
“(Totalnya) ada sekitar 200 orang. Sebetulnya kebutuhannya lebih banyak dari itu, nanti yang lainnya akan kita ambilkan dari kementerian atau lembaga lain,” tutur Gus Irfan.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal KPK, Cahya H. Harefa menyatakan lembaganya siap mendampingi Kementerian Haji dan Umrah yang baru dibentuk Presiden Prabowo Subianto. Pihaknya akan mendampingi upaya pencegahan korupsi bakal dilaksanakan.
“Jadi prinsipnya KPK sangat mendukung upaya-upaya persiapan pencegahan dan nantinya juga pada saat pelaksanaannya akan mendukung,” ungkap Cahya.
Terverifikasi Dewan Pers