IKNPOS.ID – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali mendapat sorotan setelah rombongan Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI melakukan kunjungan kerja ke kawasan inti pusat pemerintahan, Senin (29/9/2025).
Ketua Tim Kunker BAM DPR RI, Adian Napitupulu, menyampaikan optimismenya bahwa pembangunan IKN, khususnya di Kompleks Perkantoran Legislatif, akan rampung sesuai target.
“Optimis, akhir 2027 harusnya sudah rampung semua, 2028 kita bisa fungsional jadi ibu kota politik di sini,” ujar Adian saat meninjau progres pembangunan.
Related Post
Agenda Kunker Dimulai dari Balikpapan
Kunjungan kerja ini diawali dengan pertemuan di Kantor Wali Kota Balikpapan. Dalam pertemuan tersebut, BAM DPR RI mendengarkan aspirasi masyarakat sekaligus memastikan bahwa proses pembangunan IKN berjalan lancar, transparan, dan akuntabel.
Setelah itu, rombongan melanjutkan agenda dengan meninjau langsung Kompleks Perkantoran Legislatif yang sedang dibangun di kawasan inti pusat pemerintahan IKN.
Otorita IKN: Sinergi Kunci Pembangunan
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyambut baik dukungan dari BAM DPR RI. Menurutnya, kolaborasi lintas lembaga menjadi faktor kunci dalam menjaga kualitas pembangunan.
“Dukungan dari DPR RI, khususnya melalui BAM, sangat penting dalam memastikan pembangunan IKN berjalan sesuai target.
Kami harap bisa bersama-sama menjaga kualitas pembangunan sekaligus memastikan keberlanjutan IKN sebagai smart city, sponge city, dan forest city,” ujar Basuki.
Basuki menegaskan bahwa pembangunan IKN bukan sekadar memindahkan pusat pemerintahan, tetapi juga menghadirkan visi baru kota modern yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
Target Rampung 2027, Fungsional 2028
Pernyataan Adian Napitupulu bahwa IKN siap fungsional pada 2028 menegaskan keseriusan pemerintah dan DPR RI dalam memastikan pembangunan berjalan sesuai timeline.
Kompleks Perkantoran Legislatif yang tengah dibangun ini diharapkan menjadi salah satu ikon penting, karena akan menampung aktivitas politik nasional ketika IKN resmi menjadi ibu kota politik Indonesia.
Terverifikasi Dewan Pers