IKNPOS.ID – Kabar gembira datang untuk para pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di seluruh Indonesia.
Mulai 1 Oktober 2025, mereka tidak hanya menerima pensiun pokok, tetapi juga dua tunjangan tambahan, yakni tunjangan keluarga dan tunjangan pangan.
Kebijakan ini resmi diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2024, Pasal 6, yang telah ditandatangani Presiden Joko Widodo pada tahun lalu.
“Selain diberikan pensiun pokok, penerima pensiun sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah ini diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan pangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” – bunyi Pasal 6 PP No. 8/2024.
Alasan Pemerintah: Jaga Daya Beli Pensiunan di Tengah Inflasi
Kebijakan ini tidak hadir tanpa alasan. Pemerintah menilai penambahan tunjangan sangat penting untuk menopang daya beli para pensiunan, terutama di tengah tekanan inflasi yang masih memengaruhi harga kebutuhan pokok.
Dengan tambahan tunjangan ini, pensiunan PNS diharapkan tetap mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya, mulai dari belanja pangan hingga kebutuhan rumah tangga lainnya.
Rincian Tambahan Tunjangan Pensiunan PNS
Ada dua jenis tunjangan tambahan yang akan diterima pensiunan PNS, yaitu tunjangan keluarga dan tunjangan pangan.
1. Tunjangan Keluarga
Tunjangan keluarga terbagi menjadi dua komponen:
Tunjangan pasangan (suami/istri): 10% dari gaji pokok.
Tunjangan anak: 2% dari gaji pokok per anak (diberikan hingga usia 21 tahun atau sudah menikah/bekerja).
Berikut rincian nominal tunjangan keluarga berdasarkan golongan:
Tunjangan Suami/Istri:
Golongan I: Rp174.810 – Rp196.220
Golongan II: Rp174.810 – Rp307.870
Golongan III: Rp174.810 – Rp402.960
Golongan IV: Rp174.810 – Rp495.710
Tunjangan Anak:
Golongan I: Rp34.962 – Rp45.134
Golongan II: Rp34.962 – Rp61.574
Golongan III: Rp34.962 – Rp80.592
Golongan IV: Rp34.962 – Rp99.142
2. Tunjangan Pangan
Selain tunjangan keluarga, pemerintah juga memberikan tunjangan pangan secara merata kepada pensiunan dari semua golongan (I-IV).
Terverifikasi Dewan Pers