IKNPOS.ID-Senator RI asal Kalteng Agustin Teras Narang menilai wakil daerah dari Pulau Kalimantan, baik DPD maupun DPR RI, perlu memperkuat komunikasi dan kolaborasi mengawal berbagai isu strategis serta aspirasi masyarakat, diantaranya Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Apalagi kehadiran IKN menjadi salah satu agenda besar yang harus dikawal oleh para wakil rakyat maupun wakil daerah dari Pulau Kalimantan,” kata Teras Narang di Palangka Raya, Kamis 25 Juli 2024.
Dalam memperkuat sinergi dan komunikasi tersebut, Teras Narang, mengusulkan forum bernama Kaukus Kalimantan, yakni kumpulan seluruh anggota DPD RI maupun DPR RI yang berasal dari Pulau Kalimantan.
Related Post
Selain IKN, Anggota Komite II DPD RI ini menyampaikan, perkembangan global di tengah era disrupsi, perlu jadi perhatian bersama, agar rakyat dan wakilnya yang berada di Pulau Kalimantan tidak sampai tergilas oleh zaman.
Menurut Teras Narang, usulan itu pun telah disampaikannya pada beberapa waktu lalu dalam perbincangan dengan kolega yang berada di Kaukus Kalimantan DPD RI, sebab forum seperti Kaukus Kalimantan telah ada di DPD RI, dan relatif efektif dalam memperkuat sinergi, komunikasi dan kolaborasi.
“Jadi, saya berharap Kaukus Kalimantan tidak hanya ada di DPD RI melainkan juga DPR RI dan MPR RI, sehingga layak disebut sebagai Kaukus Kalimantan di Parlemen,” ucapnya.
Mantan Gubernur Kalimantan Tengah periode 2005-2010 dan 2010-2015 ini menjelaskan Kaukus Kalimantan itu juga wujud gotong royong dan kolaborasi yang dilandasi semangat kebersamaan membangun kemajuan dan kesejahteraan rakyat Indonesia di Kalimantan.
“Forum seperti Kaukus Kalimantan itu bukan untuk membeda-bedakan, tetapi sebaliknya menyatukan agenda berdasarkan kebutuhan pemerataan pembangunan, agar ketika IKN berdiri, rakyat bisa merasakan hadirnya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia,” katanya.
Ia menambahkan sinergi semacam ini pernah menjadi pengalamannya saat menjadi Gubernur di Kalimantan Tengah periode 2005 sampai 2015 bersama sahabat-sahabat Gubernur dari provinsi di Kalimantan.
Terverifikasi Dewan Pers