IKNPOS.ID – Sektor pendidikan menjadi salah satu yang mendapat perhatian serius dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur (Kaltim). Salah satu institusi yang akan dibangun untuk membangun ekosistem pendidikan di IKN adalah Sekolah Taruna Nusantara.
Pemerintah pusat telah menyiapkan lahan dengan luas 60,48 hektare di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, tepatnya di zona 1C dan sekitar 23,38 hektare direncanakan untuk bangunan gedung, sedangkan sisanya untuk kawasan hijau.
Namun, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) punya pandangan lain soal pembangunan sekolah ini. Pemkab PPU mengusulkan kepada pemerintah pusat agar pembangunan Sekolah Taruna Nusantara dibangun di luar IKN, tepatnya di Kecamatan Penajam, Kabupaten PPU.
Related Post
“Sekolah Taruna Nusantara di Penajam, di wilayah kabupaten penyangga IKN dapat semakin berkembang dan berperan aktif dalam mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan,” ujar Bupati PPU, Mudyat Noor, Rabu, 17 September 2025.
Menurutnya, pembangunan Sekolah Taruna Nusantara ditangani langsung secara teknis oleh Kementerian Pertahanan dan bisa dibangun di lahan milik pemerintah kabupaten maupun kawasan Badan Bank Tanah yang dinilai strategis dan layak untuk pembangunan sekolah tersebut.
“KIPP IKN sudah cukup berkembang dan mitra IKN perlu didorong agar ikut tumbuh seiring pembangunan nasional,” katanya.
Mudyat juga menyatakan, pembangunan di luar KIPP IKN dapat memberikan manfaat yang lebih luas, termasuk mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah penyangga IKN.
Usulan Pemerintah Kabupaten PPU itu bentuk dukungan terhadap rencana pembangunan sekolah nasional yang digagas Kementerian Pertahanan kerja sama dengan Lembaga Perguruan Taman Taruna Nusantara (LPTTN).
“Pemerintah kabupaten sudah membuat rekomendasi lahan untuk lokasi pembangunan sekolah itu, yang rencana dibangun tahun depan,” katanya.
Ia menyebut perwakilan dari instansi terkait telah melakukan peninjauan lapangan sebagai bagian dari tahapan pemetaan lokasi Sekolah Taruna Nusantara di daerah itu.
Terverifikasi Dewan Pers