IKNPOS.ID – Terkait usulan sejumlah bantuan pembangunan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur (Kaltim), pemerintah pusat dikabarkan telah memberi sinyal positif.
Sebagai wilayah serambi Ibu Kota Nusantara (IKN), pembangunan di Kabupaten PPU memang tidak boleh tertinggal dari IKN. Untuk itu, Pemkab PPU melakukan audiensi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
“Pemerintah pusat merespon positif usulan yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara,” ujar Sekretaris Jenderal Kementerian PU, Wida Nurfaida ketika audiensi bersama Pemkab PPU, dikutip Jumat, 5 September 2025.
Kementerian PU bakal menindaklanjuti usulan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara bersama unit teknis di tingkat balai wilayah untuk bidang jalan maupun sumber daya air.
“Pemerintah kabupaten harus menyiapkan dokumen pendukung lengkap sebagai dasar usulan ke tingkat kementerian,” katanya.
Menurut Wida, dokumen tersebut untuk memudahkan sinkronisasi program pembangunan daerah dengan pembangunan nasional di kawasan IKN dan Kabupaten PPU, sebagai daerah asal, terdekat dan mitra IKN.
“Sejumlah usulan yang disampaikan bakal ditindaklanjuti melibatkan balai jalan dan balai sungai di Kalimantan Timur, sehingga program pembangunan berkelanjutan dapat terakselerasi,” lanjutnya.
Pemkab PPU Usulkan Pelebaran Jalan Provinsi
Pemkab PPU mengusulkan bantuan rencana pelebaran ruas jalan provinsi, optimalisasi Bendungan Lawe-Lawe, pembangunan Jembatan Sungai Riko hingga infrastruktur pertanian dan pengelolaan sampah kepada pemerintah pusat.
Menurut Bupati Penajam Paser Utara Mudyat Noor, pembangunan infrastruktur strategis sangat dibutuhkan masyarakat kabupaten karena dapat memperluas akses mobilitas, terutama dengan kehadiran IKN.
Kabupaten PPU adalah pintu gerbang IKN dan pembangunan harus selaras, tidak boleh tertinggal atau mengalami kesenjangan.
“Selain kesiapan sumber daya manusia (SDM) pemerataan pembangunan infrastruktur juga menjadi peran utama,” jelasnya.
“Pemkab Penajam terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat, dan melakukan audiensi dengan Kementerian PU sebagai upaya mengakselerasi pembangunan kabupaten,” ungkap Mudyat.