IKNPOS.ID – Pembangunan Sekolah Taruna Nusantara yang berlokasi di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur (Kaltim) ditargetkan tuntas pada Januari 2026.
Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menyatakan bahwa sampai kini pembangunan gedung untuk Sekolah Taruna Nusantara terus dikebut.
“Kehadiran Sekolah Taruna Nusantara di IKN akan menjadi salah satu pilar pendidikan unggulan di wilayah KIPP, karena sekolah ini dapat menjadi sarana pendidikan berkualitas yang mampu mencetak generasi penerus bangsa terbaik,” ujar Plt Deputi Bidang Sarana dan Prasarana OIKN, Danis Hidayat Sumadilaga, Kamis, 14 Agustus 2025.
Related Post
Sekolah Taruna Nusantara setingkat SMA yang terletak di jantung IKN ini merupakan langkah strategis untuk memastikan kota masa depan ini memiliki generasi penerus yang berkarakter, berwawasan luas, dan berdaya saing global.
Sekolah Taruna juga dinilai bukan sekadar sekolah, namun institusi ini akan menjadi pusat pembinaan talenta muda yang mengelaborasi antara nilai-nilai kebangsaan, kecakapan abad ke-21, dan semangat inklusivitas.
Sejalan dengan visi IKN sebagai kota dunia untuk semua, pembangunan ini menegaskan bahwa masa depan Indonesia tidak hanya dibangun dari beton dan baja, tetapi juga dari kualitas manusia yang memimpin dan menjaga peradaban.
Sekjen Kemenhan Tinjau Pembangunan Sekolah Nusantara IKN
Sehari sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan RI Letnan Jenderal TNI Tri Budi Utomo, meninjau pembangunan Sekolah Taruna Nusantara di IKN, didampingi oleh Kepala OIKN Basuki Hadimuljono.
Peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan infrastruktur dasar, termasuk akses jalan, jaringan listrik, gas, dan air yang menjadi penunjang utama operasional sekolah ke depan.
Menurut Basuki, kehadiran SMA Taruna Nusantara akan memperkuat IKN sebagai ibu kota negara, sehingga target selesai tahun depan harus terwujud, seiring dengan semangat pembangunan sejumlah proyek lain yang juga terus berjalan.
Secara keseluruhan, pembangunan proyek di IKN dikerjakan oleh tiga instansi, yakni Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), serta OIKN.
Terverifikasi Dewan Pers