Gelombang Demo di Pati Tuntut Bupati Sudewo Mundur, DPR RI Minta Pemprov dan Pusat Turun Tangan

IKNPOS.ID – Gelombang aksi protes di Kabupaten Pati semakin membesar. Ribuan warga yang tergabung dalam gerakan Save Pati memadati Alun-Alun Pati untuk menuntut Bupati Sudewo mengundurkan diri dari jabatannya.

Aksi ini merupakan lanjutan dari unjuk rasa sebelumnya yang memprotes kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen. Kebijakan tersebut sempat memicu kontroversi, terlebih setelah Bupati Sudewo menantang pihak yang keberatan.

Sikap keras Bupati yang pernah menyatakan tidak takut meskipun didemo puluhan ribu orang justru memicu kemarahan publik. Pernyataan tersebut menjadi salah satu pemantik utama membesarnya aksi demo tuntut Bupati mundur yang terus berlanjut.

Menanggapi perkembangan tersebut, Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB, Mohamad Toha, menyerukan agar pemerintah provinsi maupun pusat segera mengambil langkah konkret guna meredam eskalasi.

“Saya memahami keresahan masyarakat Pati, namun saya mengajak seluruh pihak untuk tidak melakukan aksi yang berpotensi merugikan diri sendiri maupun orang lain. Aspirasi akan lebih kuat jika disampaikan dengan damai dan tertib,” tegas Mohamad Toha, Rabu 13 Agustus 2025.

Toha menekankan pentingnya komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat. Menurutnya, keterlibatan pihak di level provinsi maupun pusat sangat penting agar penyelesaian tidak berlarut dan tidak memicu perpecahan di tengah warga.

“Ketegangan antara Bupati Pati dan masyarakat tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Saya mendorong agar semua pihak duduk bersama, membuka ruang dialog, dan mencari solusi terbaik demi kepentingan masyarakat Pati,” tambah legislator asal Dapil Jawa Tengah V itu.

Aksi dengan tagline demo Pati tuntut Bupati Pati mundur mencerminkan ketidakpuasan warga terhadap gaya kepemimpinan Sudewo. Sebagian massa bahkan berencana menduduki area alun-alun hingga tuntutan mereka dipenuhi.

Dalam konteks demokrasi, Toha mengingatkan bahwa menyuarakan pendapat adalah hak rakyat yang dijamin konstitusi, namun harus tetap mengedepankan ketertiban.