IKNPOS.ID – Rencana pemindahan pusat pemerintahan dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali menjadi sorotan hangat.
Kali ini, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyoroti persoalan serius: minimnya akses transportasi menuju IKN di tengah persiapan besar-besaran perpindahan ibu kota.
Anggota Komisi VII DPR, Bambang Haryo Soekartono, menilai bahwa pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur harus dibarengi kajian matang terkait kesiapan infrastruktur transportasi.
Menurutnya, tanpa transportasi yang memadai, mobilitas menuju pusat pemerintahan baru akan tersendat, bahkan bisa membebani masyarakat dan dunia usaha.
“Jika pusat pemerintahan pindah ke IKN, sebagian besar pihak seperti perusahaan besar, BUMN, dan DPR akan bergantung pada transportasi udara atau laut. Ini harus dihitung secara realistis,” ujar Bambang dalam keterangan resmi, Senin (11/8/2025).
Biaya Mobilitas Bisa Capai Rp2.920 Triliun per Tahun
Bambang membeberkan simulasi yang mencengangkan. Jika diasumsikan 2 juta orang memiliki kepentingan langsung untuk bepergian ke IKN, dengan harga tiket pesawat Rp1,5 juta sekali jalan, maka:
Biaya transportasi per hari: Rp3 triliun (sekali jalan)
Pulang-pergi: Rp6 triliun per hari
Ditambah akomodasi: Rp2 triliun per hari
Totalnya mencapai Rp8 triliun per hari atau setara Rp2.920 triliun per tahun.
“Angka ini menunjukkan urgensi membangun sistem transportasi yang efisien dan terjangkau, bukan hanya memindahkan pusat pemerintahan tanpa perhitungan matang,” jelasnya.
Kapasitas Pesawat dan Bandara Masih Jauh dari Cukup
Selain masalah biaya, Bambang juga mengungkap persoalan kapasitas transportasi udara. Saat ini, Indonesia memiliki sekitar 450 pesawat berkapasitas rata-rata 200 penumpang.
Dengan total daya angkut 360 ribu penumpang per hari, jumlah ini masih sangat jauh dari estimasi kebutuhan 2 juta penumpang per hari menuju IKN.
Bandara Sultan Aji Balikpapan: Kapasitas hanya 45.000 penumpang/hari
Bandara IKN: Kapasitas hanya 600 penumpang/hari
Dengan kondisi ini, perjalanan dari berbagai wilayah seperti Sumatera, Sulawesi, Bali, dan NTT menuju IKN akan menghadapi tantangan besar.
