IKNPOS.ID – Meski pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur (Kaltim) terus dikebut, namun kondisi infrastruktur di daerah-daerah penyangga IKN dinilai jauh tertinggal dibanding kawasan inti IKN.
Anggota Komisi V DPR RI, Muhammad Syauqie, mengaku prihatin terhadap kondisi infrastruktur di daerah-daerah penyangga IKN.
Menurut legislator asal Kalimantan Tengah itu, kondisi jalan-jalan nasional di daerah penyangga IKN, seperti Kutai Barat dan Mahakam Ulu cukup memprihatinkan.
“Saya sangat prihatin mendengar laporan dari Pak Gubernur Kaltim, bahwa infrastruktur jalan di daerah-daerah penyangga sangat tidak memadai. Bahkan daerah seperti Mahakam Ulu belum memiliki akses jalan darat,” ujar Syauqie, dalam kunjungan kerja kerja ke Kalimantan Timur, Selasa, 29 Juli 2025.
Komisi V DPR RI telah meninjau progres pembangunan jalan tol, Rumah Sakit, dan Bandara Internasional Nusantara, yang saat ini pembangunannya hampir rampung.
Namun DPR menilai ketimpangan dengan wilayah luar IKN sangat mencolok. Karena itu, mereka meminta Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, dan mitra lainnya tetap fokus pada pembangunan di kabupaten/kota sekitar, terutama di wilayah perbatasan dan tertinggal.
Pembangunan Kaltim Tak Boleh Tertinggal dari IKN
Menurut Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras, pembangunan di Kalimantan Timur tidak boleh tertinggal dari kawasan IKN.
“Pembangunan tidak boleh eksklusif hanya di IKN semata. Kaltim harus mendapatkan perhatian setara dan merata,” ucapnya.
“Kami tekankan agar mitra kerja Komisi V khususnya Kementerian PU, Perhubungan, dan PKP tetap memperhatikan proyek-proyek di kabupaten/kota Kaltim, terutama di daerah perbatasan dan wilayah-wilayah tertinggal yang butuh intervensi segera,” lanjut Andi.
Selain itu, DPR juga meminta agar kontraktor lokal dilibatkan secara maksimal. “Jangan sampai anggaran besar hanya dinikmati BUMN dan kontraktor luar. Multiplier effect-nya harus nyata dan dirasakan langsung masyarakat sekitar,” ujar Andi Iwan dengan tegas.
