IKNPOS.ID – Kabar mengejutkan datang dari Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda.
Ia menyatakan bahwa Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur sudah siap menampung sekitar 15 ribu aparatur sipil negara (ASN)!
Infrastruktur dasar seperti rumah susun (rusun) bahkan telah difasilitasi negara secara gratis!
Related Post
“Kesiapan IKN untuk menjadi ibu kota negara sekarang itu bisa menampung lebih kurang 15 ribu ASN,” kata Rifqinizamy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 23 Juli 2025.
Tak hanya hunian, sejumlah kantor pemerintahan di kawasan inti IKN juga telah berdiri dan siap digunakan.
Fasilitas dasar, dari tempat tinggal, tempat kerja, hingga infrastruktur pendukung seperti jalan, air bersih, dan layanan internet, perlahan-lahan sudah aktif.
DPR: Saatnya Presiden Prabowo Berani Ambil Langkah Tegas!
Melihat kesiapan tersebut, DPR melalui Rifqinizamy mendesak agar Presiden Prabowo Subianto tak menunda lagi proses pemindahan pemerintahan ke IKN.
Ia bahkan menyarankan agar beberapa kementerian dan BUMN segera angkat kaki dari Jakarta dan hijrah ke Nusantara.
“IKN sudah menelan anggaran negara hingga Rp130 triliun, belum termasuk investasi senilai Rp59 triliun. Sayang kalau dibiarkan mangkrak,” tegas politisi Partai NasDem itu.
Namun yang menarik, Partai NasDem justru mengusulkan moratorium alias penundaan pembangunan IKN. Hal ini membuat publik bertanya-tanya: akan diteruskan atau malah dihentikan di tengah jalan?
MenPANRB: Kami Tunggu Arahan Presiden
Sementara itu, Menteri PANRB Rini Widyantini mengatakan, pemerintah masih menunggu green light dari Presiden Prabowo untuk memulai pemindahan ASN.
Ia menjelaskan bahwa saat ini pihaknya tengah melakukan pemetaan ulang terhadap formasi ASN di kementerian dan lembaga negara.
“Kami sudah meminta para instansi untuk siapkan pemetaan formasi. Tapi karena struktur kabinet berubah, formasi pegawainya juga berubah,” ujar Rini.
Masih Ada Kendala Teknis: Formasi Ganda dan Struktur Kabinet Baru
Perubahan struktur dalam Kabinet Merah Putih membawa tantangan tersendiri. Sekitar 60 persen dari 38 kementerian yang masuk prioritas pemindahan mengalami perubahan organisasi.
“Yang mestinya sudah bisa pindah, seperti kementerian yang tidak berubah, itu relatif lebih siap. Tapi kami harus menunggu konsolidasi selesai terlebih dahulu,” jelas Rini.
Rini mengungkapkan, meskipun struktur organisasi sudah rampung 100 persen, pengisian posisi di kementerian baru mencapai 83 persen. Sisanya masih dijabat pelaksana tugas (Plt), karena para menteri masih menyeleksi figur tepat untuk posisi definitif.
Pemerintah menargetkan seluruh proses ini rampung paling lambat Desember 2025.
Terverifikasi Dewan Pers