Benarkah IKN Gagal Jadi Ibu Kota? Ini Penjelasan Dasco dan Seruan Moratorium dari NasDem!

IKNPOS.ID – Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali jadi perbincangan hangat, setelah pemerintah memutuskan Upacara HUT ke-80 RI pada 2025 tetap digelar di Jakarta, wacana pembatalan pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur pun kembali mencuat.

Ketua Harian Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menanggapi isu ini dengan tegas. Menurutnya, pembangunan IKN bukan sekadar wacana atau rencana sesaat.

“IKN itu sudah ada undang-undangnya, sudah ada perencanaannya, dan juga sudah diputuskan anggarannya,” jelas Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/7/2025).

Moratorium IKN? NasDem Angkat Bicara

Namun di sisi lain, Partai NasDem justru menyarankan agar pemerintah melakukan moratorium sementara terhadap proyek pemindahan ibu kota negara ke IKN. Hal ini disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Umum NasDem, Saan Mustopa.

Ia menilai proyek ini menyedot anggaran besar, baik dari APBN maupun non-APBN, sementara infrastruktur di lapangan masih dinilai belum siap.

“Jika IKN belum dapat ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara, maka pemerintah segera melakukan moratorium sementara sembari menyesuaikan arah pembangunan IKN dengan kemampuan fiskal dan prioritas nasional,” ujar Saan di NasDem Tower, Gondangdia, Jakarta, Jumat (18/7/2025).

Dasco: Target Pemerintah Tetap Ada

Menanggapi usulan tersebut, Dasco tidak menampik bahwa pembangunan IKN memang akan menyesuaikan dengan kesiapan anggaran.

“Kita lihat saja, di sana pembangunannya sesuai dengan anggaran yang diberikan,” ungkapnya.

Saat ditanya apakah anggaran IKN akan bertambah di tahun 2026, Dasco memilih tak berspekulasi. Namun, ia memastikan bahwa target pemindahan ibu kota masih tetap ada.

“Saya belum tahu yang 2026 ini apakah anggarannya nambah atau nggak. Tapi target dari pemerintah soal kapan pindah itu tetap ada,” ujarnya.

Antara Realita dan Ambisi

Pemerintah memang telah menetapkan IKN sebagai proyek strategis nasional. Namun, dinamika politik, keterbatasan fiskal, dan kesiapan infrastruktur membuat eksekusi rencana ini tidak semulus yang dibayangkan.

Wacana pembatalan pemindahan ibu kota negara ke Nusantara pun menjadi bola panas yang terus bergulir di arena politik nasional.

Apakah IKN benar-benar akan jadi pusat pemerintahan di masa depan? Atau benarkah Jakarta tetap akan dipertahankan sebagai ibu kota negara? Pertanyaan-pertanyaan ini makin membara di tengah masyarakat dan elite politik.