IKNPOS.ID – Bagi para kreator konten di YouTube, tanggal 15 Juli 2025 bisa menjadi titik balik penting, atau justru bencana.
Pasalnya, YouTube secara resmi akan memberlakukan kebijakan baru dalam program monetisasi YouTube Partner Program (YPP) yang bisa membuat ribuan video kehilangan hak monetisasi dan bahkan tidak bisa lagi digunakan untuk mendapatkan penghasilan.
Perubahan besar ini menyasar satu jenis konten secara spesifik: konten tidak otentik atau yang kini disebut YouTube sebagai “inauthentic content.”
Related Post
Fokus Baru YouTube: Lawan Konten Massal dan Spam AI
Dalam pengumuman resminya yang dipublikasikan melalui laman Google Support, YouTube menjelaskan bahwa mereka akan memperbarui pedoman YPP untuk bisa lebih cepat mengidentifikasi video yang diproduksi massal dan bersifat repetitif, terutama yang tidak menunjukkan unsur kreativitas atau sentuhan manusia.
“Mulai 15 Juli 2025, kami memperbarui pedoman untuk lebih mudah mengidentifikasi konten yang diproduksi massal dan repetitif. Pembaruan ini mencerminkan seperti apa bentuk konten ‘tidak otentik’ saat ini,” tulis YouTube.
Secara teknis, perubahan ini merupakan evolusi dari kebijakan lama soal “repetitious content”, namun kini diperluas dan difokuskan pada konten hasil otomatisasi, khususnya yang dibuat dengan teknologi AI generatif. Jadi, bukan hanya soal konten yang diulang-ulang, tetapi juga yang dibuat dengan cara instan dan tanpa proses kreatif.
Konten AI Masih Diperbolehkan, Tapi…
YouTube tidak serta-merta melarang penggunaan teknologi kecerdasan buatan. Kreator tetap diperbolehkan memakai AI sebagai alat bantu, selama kontennya tetap otentik dan memperlihatkan nilai tambah yang datang dari ide dan proses manusia.
Namun, yang jadi masalah adalah model produksi konten cepat menggunakan narasi dari AI yang langsung dikombinasikan dengan stok video atau gambar, lalu diunggah secara massal tanpa penyuntingan berarti. Konten seperti ini sekarang resmi dikategorikan sebagai inauthentic content, dan tidak lagi layak mendapatkan monetisasi.
Video Seperti Apa yang Akan Kena Dampak?
Kebijakan baru ini ditargetkan untuk jenis konten yang jumlahnya semakin banyak di platform, namun sering dikeluhkan penonton karena terkesan dibuat asal-asalan atau hanya menumpang tren.
Terverifikasi Dewan Pers