IKNPOS.ID – Meski pemerintah sudah pernah mengungkapkan soal kemungkinan kepindahan ke Ibu Kota Nusantara (IKN) baru akan terealisasi pada 2028, namun pertanyaan soal kepastian waktu pindah ke IKN terus mengemuka.
Seperti yang terungkap dalam rapat kerja Komisi II DPR RI Bersama dengan Kementerian Dalam Negeri, DKPP dan Kepala Otorita IKN di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, 8 Juli 2025.
Dalam rapat itu, Komisi II DPR RI meminta kepastian jadwal pemindahan pusat pemerintahan ke IKN.
Menurut Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Ahmad Heryawan, publik dan para pemangku kepentingan membutuhkan kejelasan mengenai kapan pemindahan pusat pemerintahan dari Jakarta ke IKN akan benar-benar dilakukan.
“Kalau boleh diungkapkan, kapan IKN ini pembangunannya dianggap selesai? Dan kapan kita semua pindah ke sana?” tanya Ahmad Heryawan dalam rapat.
Menurutnya, kepastian jadwal akan memberikan arah yang jelas bagi para legislator, lembaga negara, dan juga para investor yang hingga saat ini masih menunggu perkembangan konkret pembangunan IKN.
Ia juga mengingatkan bahwa sebagian investor yang sebelumnya melakukan groundbreaking justru belum menunjukkan progres lanjutan.
Menanggapi hal itu, Kepala OIKN Basuki Hadimuljono menjelaskan bahwa pembangunan IKN dilakukan melalui lima tahapan hingga tahun 2045.
Ia menyebut, tugas utama Otorita IKN saat ini adalah menyelesaikan infrastruktur dasar bagi tiga pilar kekuasaan: eksekutif, legislatif, dan yudikatif, lengkap dengan hunian dan ekosistem pendukungnya.
“Presiden menugaskan kami untuk menyiapkan kantor yudikatif, legislatif, beserta hunian, jalan, dan ekosistemnya agar tahun 2028 ketiganya sudah siap operasional. Jadi, Trias Politika lengkap akan bisa berjalan di IKN mulai 2028,” jelas Basuki.
Basuki juga menyebutkan bahwa meskipun pembangunan secara resmi dimulai pada 2022 akibat pandemi, desain lima tahapan pembangunan telah ditetapkan sejak 2020, dimulai dari tahap pertama (2020–2024), tahap kedua (2025–2028), hingga tahap akhir pada 2045.
“Kami siap untuk menyampaikan perkembangan ini secara berkala, dan menerima Bapak-Ibu anggota DPR RI kapan saja untuk kunjungan ke lapangan,” ujar Basuki.
