IKNPOS.ID – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memutuskan untuk membentuk sebuah tim yang akan mengawasi penulisan ulang sejarah yang dilakukan oleh Kementerian Kebudayaan (Kemenbud).
Langkah ini diambil guna memastikan agar sejarah yang ditulis kembali tetap sesuai dengan fakta dan tidak menyimpang dari kebenaran.
Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan bahwa pembentukan tim ini dilakukan setelah dilakukan serangkaian konsultasi dengan Ketua DPR serta pimpinan DPR lainnya.
“Setelah berkonsultasi dengan Ketua DPR dan sesama Pimpinan DPR lainnya, maka kami memutuskan untuk membentuk dan menugaskan tim supervisi penulisan ulang sejarah, dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan DPR,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu, 6 Juli 2025 di Jakarta.
Dasco menambahkan bahwa tim yang dibentuk untuk melaksanakan tugas ini akan melibatkan anggota dari Komisi III dan Komisi X DPR.
Kedua komisi ini, masing-masing yang membidangi hukum serta pendidikan dan kebudayaan, diharapkan dapat menjalankan tugas pengawasan dengan profesional dan objektif.
“Tim ini akan melibatkan Komisi III yang fokus pada aspek hukum, serta Komisi X yang berfokus pada pendidikan dan kebudayaan, untuk melakukan supervisi terhadap penulisan ulang sejarah yang dilakukan oleh Kementerian Kebudayaan,” jelasnya.
Selain itu, Dasco juga menegaskan bahwa tim ini akan memberi perhatian khusus untuk memastikan bahwa penulisan sejarah yang dilakukan oleh Kementerian Kebudayaan benar-benar memenuhi standar yang tepat, akurat, dan tidak mengandung unsur penyesatan.
Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadli Zon memberikan penjelasan mengenai proyek penulisan ulang sejarah Indonesia yang sedang berlangsung. Menurut Fadli, proyek besar ini melibatkan hampir seratus sejarawan dari berbagai perguruan tinggi terkemuka di Indonesia, dengan Prof. Susanto Zuhdi, Guru Besar Ilmu Sejarah dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, sebagai pimpinan tim.
“Kita melibatkan hampir 100 lebih sejarawan, dipimpin oleh Prof. Susanto Zuhdi, sejarawan senior dari Universitas Indonesia,” ungkap Fadli kepada wartawan di Jakarta Selatan pada 6 Mei 2025.
