IKNPOS.ID – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) mempertegas peran strategisnya dalam mendukung transisi menuju ekonomi hijau, dengan memperkenalkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi di Indonesia pada ajang United Nations Environment Programme-Finance Initiative (UNEP-FI) Regional Roundtable on Sustainable Finance Asia Pacific yang diselenggarakan di Suzhou, China.
Dalam forum keuangan berkelanjutan dunia tersebut, KPR Subsidi di Indonesia disampaikan sebagai solusi yang menciptakan manfaat yang luas sambil tetap mampu mendorong pertumbuhan kinerja keuangan yang berkelanjutan.
Direktur Risk Management BTN, Setiyo Wibowo menyampaikan BTN merupakan bank yang sangat unik di Indonesia. Pasalnya, BTN tidak hanya membawa misi penting untuk pemenuhan kebutuhan rumah yang terjangkau sesuai dengan program Perumahan Nasional milik Presiden Prabowo Subianto, tapi juga tetap memberikan imbal hasil yang berkelanjutan. Padahal, lanjutnya, dari sekitar 70% kredit konsumer di BTN, sebesar 90% merupakan kredit KPR yang diakses oleh masyarakat berpenghasilan rendah.
Related Post
“KPR Subsidi BTN di Indonesia tidak hanya menjadi solusi atas tantangan kepemilikan rumah yang layak dan terjangkau bagi masyakarat berpenghasilan rendah. Bagi BTN, KPR Subsidi juga menjadi salah satu motor penggerak bisnis. Ini membuktikan bahwa nilai sosial dan profitabilitas dapat berjalan beriringan,” ujar Setiyo pada UNEP FI Regional Roundtable on Sustainable Finance di Suzhou, Kamis (19/6).
Setiyo menjelaskan KPR Subsidi yang disalurkan BTN memiliki dampak sosial yang sangat nyata. Di antaranya, produk tersebut menjadi sarana inklusi keuangan bagi keluarga berpenghasilan rendah. Selain itu, dari total KPR BTN secara keseluruhan, sebanyak 61% diakses oleh debitur yang tinggal di pinggiran dan luar kota. Lalu, sekitar 68% debitur KPR BTN merupakan kelompok usia produktif 30–60 tahun.
Kemudian, sebanyak 31% debitur KPR BTN merupakan perempuan yang menunjukkan upaya perseroan mendorong pembiayaan inklusif di mana ada kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam kepemilikan rumah.
Terverifikasi Dewan Pers