IKNPOS.ID – Pasar Inpres Kebun Sayur akan direvitalisasi besar-besaran oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim). Anggaran yang disiapkan juga tak main-main: Rp80 miliar.
Rencananya, pasar tersebut akan dirancang menjadi pusat perdagangan modern bertingkat yang terintegrasi dengan berbagai fasilitas.
Revitalisasi Pasar Kebun Sayur diarahkan menjadi simpul ekonomi baru yang mendukung kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Menurut Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, dari sejumlah pasar yang masuk rencana pengembangan, Pasar Kebun Sayur kini menjadi prioritas utama.
“DED (Detail Engineering Design) untuk Pasar Induk memang sudah kita coba buat. Tapi untuk saat ini, yang kita prioritaskan adalah Pasar Kebun Sayur,” kata Bagus, beberapa waktu lalu.
Rencana pembangunan Pasar Kebun Sayur mencakup bangunan empat lantai dengan tambahan rubanah (basement) untuk parkir kendaraan.
Bagus menjelaskan, ketersediaan area parkir telah menjadi persoalan lama di lokasi tersebut, sehingga pengadaan basement diharapkan mampu menjawab persoalan tersebut.
Selain area dagang, kompleks pasar juga akan dilengkapi dengan fasilitas seperti playground, food court, dan ruang terbuka ramah keluarga.
Fasilitas tersebut dirancang dalam satu sistem terintegrasi yang tidak hanya melayani aktivitas jual beli, tetapi juga kebutuhan pengunjung lainnya.
Lebih dari sekadar pembenahan fasilitas, pengembangan pasar ini juga diarahkan untuk mendukung mobilitas dan pertumbuhan ekonomi di sekitar kawasan IKN.
Dengan lokasinya di Balikpapan sebagai salah satu kota penyangga, Pasar Kebun Sayur diproyeksikan menjadi titik distribusi barang dan jasa yang strategis.
Meski anggaran telah diperkirakan mencapai Rp80 miliar, Pemkot Balikpapan belum dapat memastikan pembiayaan penuh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Mengenai pendanaan proyek ini, sebutnya, akan melibatkan kolaborasi lintas tingkat pemerintahan.
“Kita tahu, anggaran APBD kita terbatas. Tapi kami sedang menjajaki peluang bantuan dari provinsi dan juga pusat, termasuk lewat Kementerian Perdagangan maupun Kementerian PUPR,” jelas Bagus.
