IKNPOS.ID – Salah satu kabupaten penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), yakni Kutai Kartanegara (Kukar), berkomitmen menyukseskan program pembangunan perumahan. Langkah ini diambil agar semua rumah di kabupaten tersebut layak huni.
“Dalam upaya mewujudkan pemukiman layak, sejak beberapa tahun lalu Pemkab Kukar mengaplikasikannya melalui pembangunan dan rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) menjadi layak huni,” ujar Sekretaris Daerah Kabupaten Kukar, Sunggono, Minggu, 4 Mei 2025.
Rehabilitasi hingga pembangunan RTLH yang dilakukan Pemkab Kukar merupakan upaya untuk menurunkan angka kemiskinan yang saat ini masih tergolong tinggi, yakni sebesar 7,61 persen atau sebanyak 60.857 penduduk berdasarkan data BPS Kalimantan Timur 2024.
Related Post
Sedangkan dalam menjalankan program bedah rumah tersebut, Pemkab Kukar menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, antara lain dengan Kodim 0906/Kukar dan Kodim 0908/ Kota Bontang, dilakukan melalui giat Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD).
Terkait dengan program nasional untuk percepatan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, pekan lalu Sekda menghadiri Rapat Koordinasi Teknis Perumahan-Pedesaan yang dipimpin Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah.
“Saat rapat tersebut, wakil menteri minta kepada kepala daerah mendata kebutuhan rumah di tiap daerah, termasuk jumlah rumah yang tak layak huni. Dalam hal ini, Kabupaten Kukar siap menyukseskan program tersebut, karena sesuai dengan rehabilitasi RTLH yang masih kami lanjutkan,” kata Sunggono.
Bahkan, lanjutnya, Bupati Kukar Edi Damansyah juga menginginkan supaya target capaian kinerja pembangunan RTLH di kawasan pedesaan terus dilakukan secara masif dan diperkuat dengan regulasi yang berkaitan dengan instansi lain, karena akan diintegrasikan ke pemerintah desa melalui bantuan keuangan khusus desa (BKKD).
“Kami berharap ke depan pembangunan maupun rehabilitasi RTLH di pedesaan targetnya bisa tercapai dengan mendistribusikan kewenangan pembangunan perbaikan perumahan tersebut melalui BKKD,” ujar Sunggono.
Terverifikasi Dewan Pers