IKNPOS.ID – Kalimantan Timur siap menghadapi musim kemarau 2025 dengan memperkuat sinergi dan meminta dukungan peralatan deteksi titik api. Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji telah menegaskan kesiapsiagaan penuh dalam Apel Nasional Penanganan Karhutla.
Menjelang musim kemarau, potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Timur (Kaltim) meningkat. Untuk menghadapii potensi Karhutla ini digelar Apel kesiapsiagaan.
Apel Kesiapsiagaan Penanganan Karhutla Tahun 2025 digelar secara daring dari ruang Heart of Borneo (HoB) Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Selasa 29 April 2025.
Related Post
Seno Aji mengatakan, Kaltim telah siap siaga dalam menghadapi potensi karhutla yang diprediksi meningkat seiring masuknya musim kemarau mulai April hingga September 2025.
Ia menyebut sinergi antara BPBD, Dinas Kehutanan, kelompok masyarakat peduli api, serta TNI/Polri sangat penting dalam menjaga wilayah dari ancaman kebakaran hutan dan lahan.
“Penanganan karhutla saat ini berjalan cukup baik. Memang ada beberapa titik api yang terdeteksi, khususnya di Kutai Timur dan Paser. Namun tim BPBD telah turun ke lapangan dan kami optimistis titik-titik api tersebut segera dapat ditangani,” ujarnya.
Seno Aji juga menyampaikan harapan kepada BNPB agar Kalimantan Timur mendapatkan tambahan peralatan pendukung untuk pemantauan titik api di wilayah yang sulit dijangkau. Teknologi deteksi dini dianggap penting untuk mencegah karhutla meluas.
Sementara itu, Menko Polhukam Budi Gunawan dalam arahannya mengapresiasi kesiapsiagaan yang telah dilakukan oleh seluruh jajaran pemerintah daerah, termasuk masyarakat.
Ia menyampaikan pesan Presiden RI Prabowo Subianto bahwa penanganan karhutla harus menjadi prioritas nasional dan tidak boleh menjadi isu internasional yang merugikan posisi Indonesia secara geopolitik.
“Pemerintah membentuk Desk Karhutla Nasional untuk mempercepat penanganan, memperkuat koordinasi, dan mendorong sinergi pusat-daerah guna menekan jumlah kejadian karhutla hingga ke titik terendah, bahkan menuju nol kasus,” ungkap Budi.
Terverifikasi Dewan Pers