IKNPOS.ID – Kalimantan Timur (Kaltim) kaya tambang dan perkebunan sawit, tetapi dukungan APBD-nya kurang. Ini karena bagi hasil pajak kendaraan bermotor, sawit dan tambang tidak maksimal.
Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud mengatakan, membangun Kaltim yang luasya mencapai 12,7 juta hektare memerlukan anggaran sangat besar.
Faktanya Kaltim memang memiliki suber daya alam berlimpah dengan banyaknya tambang dan perkebunan kelapa sawait.
Related Post
Kondisi ini, kata Rudy menarik perhatiannya. Dia mendorong agar Kaltim segera melompat jauh ke depan untuk melakukan optimalisasi pendapatan daerah melalui pajak.
Pasalnya, banyak sumber-sumber pendapatan daerah yang menurut Rudy belum terkelola dan terserap dengan baik.
Salah satunya adalah pendapatan daerah dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Berdasarkan data dari Bappeda Kaltim, pajak dari sektor ini masih kurang maksimal.
“Bagi hasil pajak daerah untuk Kutai Timur pada 2024 sebesar Rp1,1 triliun. Sedangkan Samarinda Rp654 miliar dan Kukar Rp614 miliar,” paparnya belum lama ini.
Rudy mempertanyakan, bagaimana mungkin Kutim yang jumlah penduduknya tidak banyak, tetapi memberikan bagi hasil ke Pemprov Kaltim lebih besar ketimbang Samarinda dan Kukar.
Seharusnya Samarinda dan Kukar yang memiliki perusahaan tambang dan pendapatan lebih banyak bisa memberikan bagi hasil pajak lebih tinggi. Namun cuma Kutim yang memberikan bagi hasil pajak tertinggi dalam empat tahun terakhir.
Pemprov yang memiliki areal, tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari pajak itu, baik perikanan atau perhubungan.
“Kita punya areal, tapi kita tidak dapat apa-apa. Dari perikanan nol, dari perhubungan pun nol,” ujarnya mengkritik.
Karena itu penting dilakukan optimalisasi pajak hingga mencapai 100 persen. Baik PKB, BBNKB dan pajak hasil tambang.
Rudy memastikan tidak optimalnya pajak bukan karena kebocoran, tetapi karena tidak dipungut secara maksimal.
“Mungkin bukan karena ada kebocoran, tapi belum banyak yang terpungut saja. Ini yang harus kita lebih maksimalkan lagi,” ujarnya.
Terverifikasi Dewan Pers