IKNPOS.ID – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Balikpapan mengimbau semua elemen masyarakat Kalimantan Timur (Kaltim) selalu waspada terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Imbauan ini dikeluarkan BMKG seiring banyaknya jumlah titik panas yang terpantau di provinsi penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) tersebut.
Berdasarkan pantauan BMKG Stasiun Kelas I Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggan Balikpapan, jumlah titik panas yang tersebar di Kaltim sebanyak 21 titik, sehingga jika warga tidak waspada dikhawatirkan bisa memicu karhutla.
Related Post
“Kewaspadaan itu meliputi tidak melakukan pembakaran saat mengelola lahan maupun membuka lahan, tidak membuang puntung rokok di lahan kering, dan sejumlah kewaspadaan lain,” ujar Koordinator Bidang Data dan Informasi Stasiun Kelas I SAMS Sepinggan BMKG Balikpapan, Diyan Novrida, Jumat, 28 Maret 2025.
Hal ini menjadi penekanan karena sejumlah kawasan masih mengalami cuaca panas dalam beberapa hari berturut-turut, sehingga kondisi ini menyebabkan dahan, ranting, daun mengering, dan suhu permukaan memanas yang rawan terjadi kebakaran.
Sedangkan 21 titik panas yang terpantau pada Kamis (27/3) mulai pukul 01.00-24.00 Wita tersebut tersebar di tiga kabupaten, yakni Kabupaten Paser terpantau 10 titik, Kutai Timur terdapat 6 titik, dan Kabupaten Kutai Kartanegara terpantau 5 titik.
Menurut Diyan, hasil pantauan titik panas ini langsung disampaikan ke pihak terkait seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, Dinas Penyelamatan dan Pemadaman Kebakaran baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, untuk dilakukan tindakan lebih lanjut.
Diyan merinci sebaran titik panas per kabupaten, seperti 10 titik di Paser yang semuanya berada di Kecamatan Batu Sopang dengan tingkat kepercayaan rendah dan sedang.
Di Kabupaten Kutai Timur yang terdapat enam titik tersebar pada tiga kecamatan yakni Rantau Pulung dua, Kaubun satu, dan Kecamatan Bengalon tiga titik dengan tingkat kepercayaan rendah dan sedang.
Terverifikasi Dewan Pers