IKNPOS.ID – Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim) akan menjadi kota pertama di Indonesia dan dunia yang 100 persen menggunakan energi baru dan terbarukan (EBT)
Hal itu disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir saat meninjau proyek di di IKN, Sabtu 29 Juni 2024.
“Ini akan menjadi kota pertama di Indonesia atau bahkan di dunia yang 100 persen menggunakan energi baru terbarukan,” kata Erick melalui akun Instagramnya, dikutip Senin 1 Juli 2024.
Menurut Erick, sebagai Ibu Kota, IKN dibangun dan mengedepankan prinsip-prinsip ramah lingkungan untuk mengurangi didominasi pembangkit listrik yang berasal dari energi fosil.
“Di sektor kelistrikan di IKN, PT PLN (Persero) memproduksi 10 megawatt yang bersumber dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS),” ujarnya.
“Perseroan terus meningkatkan kapasitasnya hingga mencapai 50 megawatt,” sambungnya.
Erick menilai, sumber energi ini menjadi awal dari implementasi EBT di IKN, termasuk sebagai antitesis atas asumsi pesimistis yang mengatakan IKN sulit memakai energi surya yang ramah lingkungan.
“Banyak yang pesimistis energi listrik di IKN bisa menggunakan energi surya yang ramah lingkungan,” paparnya.
“Hari ini terbukti, PLN sudah mampu memproduksi 10 megawatt dari pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). PLN masih akan terus meningkatkan kapasitasnya hingga mencapai 50 megawatt untuk kebutuhan energi hijau di IKN,” pungkasnya.
Pembangunan Istana Presiden dan Kantor di IKN Capai 82 Persen
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono mengatakan, pembangunan istana Presiden dan kantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) saat ini sudah mencapai 82 persen.
Menurutnya, pembangunan istana Presiden dan perkantoran di IKN ditargetkan bisa rampung pada pertengahan Juli 2024.
“Saat ini proses pembangunan di IKN masih dilakukan dan sudah mencapai 82 persen,” kata Basuki.
Meski pembangunan masih terus dikerjakan saat ini, Basuki menegaskan proses konstruksi di IKN bisa terlihat signifikan pada pertengahan Juli.
Pembangunan yang dimaksud seperti istana Presiden serta perkantoran dan rumah dinas.
Terverifikasi Dewan Pers