IKNPOS.ID – Pi Network telah menarik perhatian besar karena model penambangan inovatifnya. Jutaan pengguna telah berpartisipasi dalam mining token ini dengan harapan bahwa Pi Coin akan segera tersedia di bursa kripto besar seperti Binance dan Coinbase.
Listing di bursa kripto diharapkan dapat meningkatkan kredibilitas serta likuiditas, yang pada akhirnya dapat memperkuat nilai pasar token ini.
Namun, hingga saat ini, pengguna masih harus bersabar karena belum ada kepastian kapan Pi Coin akan terdaftar di platform perdagangan aset digital utama.
Menurut pakar blockchain, Dr. Altcoin, masalah utama yang menyebabkan keterlambatan ini adalah kurangnya transparansi dari Pi Core Team (PCT) terkait strategi token dan pasar.
Mengurangi Jumlah Token yang Beredar
Baru-baru ini, jumlah token Pi yang beredar kembali dikurangi sebanyak 10 juta token, sehingga total pasokan beredar saat ini mencapai 6,77 miliar token.
Pengurangan ini diyakini sebagai bagian dari strategi PCT untuk menjaga stabilitas harga Pi Coin agar tetap berada di angka $1 setelah token dapat diperdagangkan secara resmi.
Langkah ini bertujuan untuk mencegah ketidakstabilan pasar akibat aksi jual besar-besaran yang pernah terjadi ketika sejumlah besar token Pi dilepas dalam satu waktu.
Namun, meskipun strategi pengelolaan pasokan ini dianggap menguntungkan, masih belum jelas bagaimana PCT akan mengendalikan mayoritas token yang ada dalam pengelolaannya.
Kurangnya transparansi mengenai jumlah dan distribusi token ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan investor serta pasar mengenai keberlanjutan nilai Pi Coin di masa depan.
Masalah Transparansi dan Pengaruhnya terhadap Listing di Bursa Kripto
Salah satu alasan utama mengapa Pi Network belum terdaftar di Binance, Coinbase, dan bursa kripto besar lainnya adalah minimnya keterbukaan mengenai ekonomi tokennya.
Menurut Dr. Altcoin, belum ada bukti publik mengenai aktivitas penguncian dan pembakaran miliaran token Pi yang dilakukan oleh PCT.
Kurangnya informasi ini memunculkan dugaan adanya potensi manipulasi pasar.
Terverifikasi Dewan Pers