IKNPOS.ID – Untuk mendukung target net zero emmision (NZE) pada 2060, PLN Indonesia Power, IHI Corporation, dan Pupuk Kujang bekerjasama memproduksi bahan bakar amonia hijau (green ammonia) hasil konversi dari hidrogen hijau (green hydrogen).
Kini, PLN IP resmi melakukan uji coba pengoperasian pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbahan bakar amonia hijau yang diterapkan di PLTU Labuan 2×300 MW dan berpotensi menekan emisi karbon sebesar 70.640 ton CO2 per tahun.
Menurut Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konversi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Eniya Listiani Dewi, langkah ini sejalan dengan Strategi Hidrogen Nasional (SHN) dan Roadmap Hidrogen dan Amonia Nasional (RHAN) Kementerian ESDM.
Related Post
“Kolaborasi yang dikerjakan saat ini antara PLN Indonesia Power, Pupuk Kujang dan IHI Corporation dalam menerapkan ammonia cofiring di PLTU menjadi bagian penting untuk upaya inisiasi penurunan emisi di PLTU yang saat ini berbahan bakar batu bara, hal ini selaras dengan konsep pengembangan hidrogen dan amonia,” ujar Eniya, Kamis, 27 Februari 2025.
Keberhasilan uji ammonia cofiring sebesar 3 persen tersebut berlangsung selama 8 jam dengan penggunaan 50 ton amonia.
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman P Hutajulu mengatakan sektor ketenagalistrikan berperan penting dalam mendorong kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan listrik yang andal, berkualitas dan terjangkau serta mewujudkan komitmen dalam mencapai net zero emission 2060.
“Sebagai bagian dari komitmen dalam mencapai transisi energi dan NZE 2060, Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) telah disusun dengan peta jalan yang jelas dan terukur. Salah satu program dalam mencapai transisi energi yaitu penerapan biomass cofiring dan ammonia cofiring di PLTU untuk mengurangi emisi secara bertahap,” kata Jisman.
Direktur Utama PLN Indonesia Power Edwin Nugraha Putra juga menyampaikan dalam pengujian ammonia cofiring ini akan memberikan dampak yang signifikan pada pengurangan emisi karbon.
Terverifikasi Dewan Pers