Prabowo Minta PU Studi Banding ke Mesir dan Turki, Menteri Doddy Ungkap Alasannya

IKNPOS.ID – Presiden Prabowo Subianto minta Kementerian Pekerjaan Umum (PU) studi banding ke Mesir, Turki dan India.

PU diminta belajar dengan tiga negara itu sebelum merevisi desain gedung legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

Alasan Prabowo minta PU studi banding ke Mesir, Turki dan India ini diungkap Menteri PU Doddy Hanggodo.

Menteri Doddy mengatakan, Prabowo minta PU studi banding ke tiga negara ini berkaitan dengan rencana revisi desain gedung legislatif dan yudikatif di IKN.

Menurutnya, PU membutuhkan referensi baru untuk desain-desain gedung di IKN tersebut.

Dalam rapat terakhir dengan Presiden Prabowo meminta agar PU studi banding ke tiga negara.

“Rapat terakhir dengan Pak Prabowo mengatakan diminta studi banding,” ujar Doddy, di Jakarta, Kamis 13 Februari 2024.

Adapun alasannya, karena bangunan gedung legislatif dan yudikatif di tiga negara tersebut memiliki kemiripan dengan yang ada di Indonesia.

“Pada saat beliau ke sana, kantor-kantor yudikatif dan legislatifnya, menurut dia punya karakter yang mirip-mirip dengan di Indonesia,” ujar Dody.

Nantinya tim yang dipimpin Ketua tim desain Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti akan merekonstruksi gambar, selanjutnya disampaikan ke Presiden Prabowo.

“Tim akan merekonstruksikan gambarnya dan akan sampaikan ke Pak Prabowo lagi,” imbuhnya.

Informasi lebih lanjut mengenai revisi tersebut akan diberikan melalui Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti sebagai ketua tim desain.

Adapun pembangunan dari gedung yudikatif dan legislatif ini nantinya akan menjadi tanggung jawab Otorita IKN (OIKN), yang dinahkodai oleh Basuki Hadimuljono.

Seperti diketahui, OIKN menerima tambahan anggaran sebesar Rp8,1 triliun di tahun 2025, untuk pembangunan kompleks legislatif, yudikatif dan sistem pendukungnya.

Basuki mengatakan, Daftar Isian dan Pelaksanaan Anggaran (DIPA) awal OIKN adalah Rp6,395 triliun.

Sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, pagu alokasi anggaran tahun 2025 setelah dilakukan efisiensi belanja adalah sebesar Rp5,242 triliun.