IKNPOS.ID – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur menjadi sorotan publik setelah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk memblokir anggaran proyek tersebut.
Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran guna mendukung program prioritas pemerintah, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Cek Kesehatan Gratis (CKG).
Menanggapi hal ini, Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), yang memiliki impian besar terhadap IKN, memberikan pandangannya.
Dalam wawancara dengan Najwa Shihab, Jokowi menegaskan keyakinannya bahwa pembangunan IKN tidak akan mangkrak meskipun menghadapi tantangan anggaran.
“IKN ini adalah proyek jangka panjang. Bisa 10 tahun, bisa 15 tahun, bisa 20 tahun (selesai),” ujar Jokowi, seperti dikutip dari YouTube Mata Najwa pada Kamis 13 Februari 2025.
Ia menekankan bahwa pemindahan ibu kota memerlukan perencanaan yang matang dan persiapan yang sempurna.
Jokowi juga mengingatkan bahwa rencana pemindahan ibu kota sudah ada sejak era Presiden Soekarno.
Tujuan utamanya adalah pemerataan ekonomi, mengingat saat ini 58 persen Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia berputar di Pulau Jawa, yang juga dihuni oleh 56 persen penduduk Indonesia.
“Daya dukung Pulau Jawa, kalau kita teruskan, tidak akan mampu,” tambahnya.
Sementara itu, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto fokus pada program-program yang langsung menyentuh kebutuhan rakyat, seperti MBG dan CKG.
Program-program ini membutuhkan anggaran yang besar, sehingga pembangunan IKN sementara waktu tidak menjadi prioritas utama.
Ekonom dari Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, menyatakan bahwa potensi mangkraknya proyek IKN semakin nyata setelah adanya pemangkasan anggaran secara besar-besaran.
Ia menilai bahwa dengan kebutuhan dana yang begitu besar, keputusan Prabowo menahan anggaran IKN dapat dipahami, terutama untuk mendukung program MBG yang menjadi janji kampanyenya.
Meskipun demikian, pihak Istana memastikan bahwa pembangunan IKN tetap berjalan.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menjelaskan bahwa anggaran untuk pembangunan IKN masih ada, namun belum dibuka.
“Anggarannya belum dibuka,” ujarnya.
Dengan situasi ini, masa depan pembangunan IKN bergantung pada kebijakan anggaran pemerintahan saat ini dan komitmen untuk mewujudkan impian pemindahan ibu kota demi pemerataan pembangunan di Indonesia.
Terverifikasi Dewan Pers