Menguak Sosok ‘Raja Kecil’ di Birokrasi, Melawan Kebijakan Prabowo dan Merasa Kebal Hukum?

IKNPOS.ID – Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini mengungkapkan adanya perlawanan dari pihak-pihak tertentu terhadap kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkannya.

Ia menyebut beberapa birokrat yang merasa seperti “raja kecil” dan kebal hukum menentang upaya penghematan tersebut.

Dalam pidatonya di Kongres XVIII Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) di Surabaya, Jawa Timur, pada Senin (10/2/2025), Prabowo menegaskan komitmennya untuk mengurangi pengeluaran yang tidak perlu dan memberantas praktik korupsi yang berkedok pengeluaran anggaran.

Ia menekankan pentingnya mengalokasikan dana untuk kepentingan rakyat, seperti perbaikan sekolah dan pemenuhan gizi anak-anak.

Namun, upaya ini menghadapi tantangan dari dalam birokrasi sendiri. Beberapa pejabat yang merasa memiliki kekuasaan dan kebal hukum menentang kebijakan efisiensi tersebut.

Prabowo menyebut mereka sebagai “raja kecil” yang merasa terganggu dengan langkah penghematan ini.

Kebijakan efisiensi anggaran ini bertujuan untuk mengalihkan dana dari pengeluaran yang tidak produktif menuju program-program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

Salah satunya adalah perbaikan infrastruktur pendidikan, mengingat Indonesia memiliki sekitar 330.000 sekolah yang membutuhkan perhatian.

Dengan penghematan anggaran, diharapkan lebih banyak sekolah yang dapat diperbaiki dalam waktu yang lebih singkat.

Prabowo juga menyoroti pentingnya mengurangi perjalanan dinas dan kegiatan seremonial yang tidak esensial.

Ia menegaskan bahwa perjalanan ke luar negeri sebaiknya dibatasi hanya untuk tugas-tugas yang benar-benar penting dan relevan dengan kepentingan negara.

Meskipun menghadapi perlawanan internal, Presiden Prabowo tetap berkomitmen untuk melanjutkan kebijakan efisiensi anggaran demi kesejahteraan rakyat dan pembangunan nasional yang lebih baik.