IKNPOS.ID – Pemerintah melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kalimantan Timur akan melelang proyek Jalan Tol IKN Seksi 1A pada Februari 2025.
Tol ini akan menghubungkan Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggan-Balikpapan Selatan, menjadi salah satu akses utama menuju Ibu Kota Nusantara (IKN).
Kepala BBPJN Kalimantan Timur, Hendro Satrio Kamaluddin, mengungkapkan bahwa proyek ini dijadwalkan mulai konstruksi pada Juli 2025 dan ditargetkan rampung pada tahun 2027.
Related Post
“Tol IKN Seksi 1A akan dimulai konstruksinya setelah proses tender yang dijadwalkan pada Februari 2025. Biasanya proses tender memakan waktu 2,5 bulan hingga 3 bulan. Jika lancar, kontrak proyek dapat diteken pada Mei atau Juni 2025,” ujar Hendro.
Jalan Tol IKN Seksi 1A Didukung Struktur Flyover
Sebagai bagian dari konektivitas IKN, proyek Jalan Tol IKN Seksi 1A dirancang dengan sebagian infrastruktur berstruktur melayang (elevated), berupa flyover sepanjang 5 kilometer.
Struktur ini memungkinkan kendaraan melintas tanpa mengganggu jalan kota yang sudah ada.
Jalan Tol IKN Seksi 1A ini nantinya akan tersambung dengan Seksi 1B, yang menghubungkan Km 8 Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam) hingga sekitar Polsek Balikpapan Selatan.
“Dalam pengembangannya, Tol IKN Segmen 1A dan 1B menjadi prioritas, di mana sebagian strukturnya dirancang melayang (elevated),” imbuh Hendro.
Proyek Bernilai Rp 1,9 Triliun dengan Skema Multi Years Contract
Pemerintah menyiapkan anggaran Rp 1,9 triliun untuk pembangunan Jalan Tol IKN Seksi 1A.
Dana ini sepenuhnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan menggunakan skema kontrak tahun jamak atau multi years contract (MYC).
Skema ini juga diterapkan pada Jalan Tol IKN Seksi 1B, yang mulai dibangun pada 2024 dan ditargetkan rampung pada 2026.
Baik Jalan Tol IKN Seksi 1A maupun 1B merupakan bagian dari 10 jaringan konektivitas Jalan Tol IKN yang bertujuan memperlancar mobilitas dari dan menuju ibu kota baru.
Tiga Seksi Utama Jalan Tol IKN dalam Tahap Penyelesaian
Terverifikasi Dewan Pers