PRESIDEN Trump ternyata bisa diajak bicara. Ketegasannya mengenakan bea masuk tinggi pada barang Kanada dan Meksiko ia cabut sehari sebelum masa berlakunya 4 Februari 2025.
Itu setelah Perdana Menteri Kanada dan Presiden Meksiko bicara panjang lebar dengan Presiden Donald Trump.
Keduanya cukup berjanji: memperketat penjagaan perbatasan. Mereka juga siap mengerahkan 20.000 tentara tambahan untuk memperkuat penjagaan perbatasan. Yakni 10.000 di perbatasan Kanada dan 10.000 di perbatasan Meksiko.
Related Post
Tujuannya jelas: agar tidak ada lagi imigran gelap yang melewati perbatasan. Juga agar tidak ada lagi narkoba yang diselundupkan ke Amerika.
Apakah Trump juga bisa diajak bicara soal pemulangan paksa imigran gelap? Banyak yang berharap begitu. Terutama untuk mereka yang sudah puluhan tahun tinggal di sana.
Jumlah mereka mencapai 11 juta orang. Terbanyak tentu dari tetangga selatannya: Amerika Tengah. Banyak juga dari Asia: terutama India dan Tionghoa. Dari Indonesia ”hanya” sekitar 120.000 orang –utamanya setelah kerusuhan ras 1998.
Tentu, sekarang ini, tidak ada yang lebih gelisah dari mereka. Trump begitu galak. Mereka akan dirazia, ditangkap, dan dipaksa pulang ke negara asal. Para pengacara asal Indonesia menangkap keresahan seperti itu.
“Orang yang galau rentan terhadap penipuan. Jangan sampai tertipu,” ujar Lia Sundah, pengacara Indonesia di New York. Anda sudah tahu Lia: istri James F. Sundah, pencipta lagu Lilin Lilin Kecil.
Lia mendapat info sudah mulai ada yang tertipu. Yakni membayar sejumlah dolar dengan janji membereskan dokumen imigrasi. Nyatanya tidak.
Lima tahun lalu Lia berinisiatif mendirikan Indonesian American Lawyers Association (IALA). Anggotanya 15 orang. Mereka adalah lawyer yang benar-benar sudah punya izin praktik di Amerika.
Lia sendiri, meski orang Jakarta, hanya sedikit punya klien orang Indonesia. Yang terbanyak justru dari Eropa Timur.
Tiga hari lalu IALA menerbitkan siaran pers. IALA juga mengadakan webinar untuk warga diaspora. Sudah dua kali. Sebelum dan sesudah pelantikan Trump.
Terverifikasi Dewan Pers