IKNPOS.ID – Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Timur (Kaltim) mencatat Nilai Tukar Petani (NTP) di provinsi tersebut mengalami peningkatan pada Januari 2025. NTP Kaltim naik sebesar 1,38 persen dibandingkan Desember 2024, mencapai 147,36.
Peningkatan ini didorong oleh kenaikan NTP pada subsektor tanaman pangan, hortikultura, perikanan, dan peternakan. Namun, subsektor perkebunan rakyat mengalami sedikit penurunan.
Menurut Kepala BPS Kaltim, Yusniar Juliana, kenaikan NTP terjadi karena Indeks Harga yang Diterima Petani (It) naik sebesar 1,15 persen, sementara Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) turun sebesar 0,23 persen.
Related Post
Rincian Nilai Tukar Petani (NTP) Per Subsektor Januari 2025
- Tanaman Pangan (NTPP): 100,06
- Hortikultura (NTPH): 120,34
- Tanaman Perkebunan Rakyat (NTPR): 208,21
- Peternakan (NTPT): 108,91
- Perikanan dan Budidaya Ikan (NTNP): 100,95
“Terdapat empat subsektor yang mengalami kenaikan NTP, yaitu tanaman pangan naik 0,66 persen, hortikultura 8,18 persen, peternakan 4,57 persen, dan perikanan 1,03 persen. Namun, subsektor perkebunan rakyat mengalami penurunan sebesar 0,03 persen,” ujar Yusniar melalui kanal YouTube BPS Kaltim, dikutip Rabu 5 Februari 2025.
Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) Juga Mengalami Kenaikan
Selain NTP, Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) juga meningkat pada Januari 2025. NTUP Kaltim tercatat 152,18, naik 0,92 persen dibandingkan Desember 2024 yang sebesar 150,80.
Berikut adalah rincian NTUP per subsektor:
- Hortikultura: Naik 7,33 persen
- Peternakan: Naik 5,22 persen
- Perikanan: Naik 0,44 persen
- Tanaman Perkebunan Rakyat: Turun 0,60 persen
- Tanaman Pangan: Stabil
Faktor Pendorong dan Tantangan Petani di Kaltim
Kenaikan NTP dan NTUP menunjukkan peningkatan daya beli petani di Kaltim. Namun, tantangan masih ada, terutama bagi petani perkebunan rakyat yang mengalami penurunan pendapatan.
Menurut BPS, kenaikan NTP pada subsektor hortikultura dan peternakan mencerminkan permintaan pasar yang lebih baik serta efisiensi produksi yang meningkat.
Terverifikasi Dewan Pers