IKNPOS.ID – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menanggapi keputusan Presiden RI Prabowo Subianto yang memangkas anggaran Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) sebesar 75 persen atau sekitar Rp 4,8 triliun.
Dari total pagu awal sebesar Rp 6,39 triliun, kini anggaran yang tersisa untuk pembangunan IKN hanya Rp 1,59 triliun.
Dalam keterangannya di Istana Negara, Jakarta, AHY menjelaskan bahwa pemangkasan anggaran tidak hanya terjadi pada OIKN, tetapi juga di berbagai kementerian dan lembaga yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur.
Ia menekankan bahwa ada penyesuaian dalam pembangunan IKN untuk memastikan penggunaan anggaran yang lebih efisien dan tepat sasaran.
Evaluasi dan Efisiensi Pembangunan IKN
AHY menegaskan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) akan menghadapi sejumlah penyesuaian, pengurangan, dan efisiensi di berbagai aspek.
Oleh karena itu, pihaknya akan mengkaji kembali rancangan pembangunan yang sudah berjalan agar tetap sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
“Tentunya pembangunan IKN ini menghadapi berbagai penyesuaian, ada pengurangan dan juga efisiensi di berbagai aspek. Ini menuntut kita semua untuk benar-benar mengkaji rancang awal atau yang sudah berjalan selama ini,” ujar AHY.
Ia menambahkan bahwa tidak boleh ada anggaran negara yang keluar tanpa efisiensi. Oleh sebab itu, seluruh pihak terkait harus lebih bijak dalam menentukan prioritas pembangunan yang benar-benar mendesak dan memberikan dampak maksimal.
“Penekanannya tentu tidak boleh ada yang tidak efisien atau yang sering disebut kebocoran oleh Bapak Presiden. Kita juga harus bijak dalam menentukan mana yang memiliki urgensi terlebih dahulu,” lanjutnya.
Dukungan Evaluasi dan Penyesuaian Prioritas Pembangunan
AHY menegaskan bahwa pihaknya mendukung langkah pemerintah dalam mengevaluasi proyek-proyek yang sedang berjalan.
Dengan adanya evaluasi, pemerintah bisa menentukan mana yang lebih prioritas untuk dikerjakan lebih dahulu, baik itu di IKN maupun proyek infrastruktur lainnya.
Terverifikasi Dewan Pers