IKNPOS.ID – Presiden terpilih Prabowo Subianto dipastikan akan memangkas anggaran infrastruktur yang dikucurkan ke Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sebesar Rp81 triliun pada tahun 2025.
Dengan pemangkasan ini, anggaran belanja infrastruktur yang sebelumnya telah disepakati sebesar Rp110,95 triliun kini hanya tersisa Rp29,95 triliun.
Dampak Pemangkasan Anggaran terhadap Pembangunan IKN
Related Post
Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga, menyebut bahwa kebijakan ini akan berdampak signifikan terhadap laju pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Menurutnya, Kementerian PU dan Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) akan menjadi dua institusi yang terkena efisiensi anggaran paling besar.
“Kementerian PU dan OIKN akan banyak terpangkas efisiensi anggaran 2025. Alhasil, pembangunan IKN dipastikan akan melambat,” ujar Nirwono.
Lebih lanjut, Nirwono memproyeksikan bahwa rencana Presiden Prabowo berkantor di IKN pada 2028 kemungkinan besar akan molor.
Pasalnya, dengan terbatasnya anggaran, pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif sebagai pendukung utama IKN akan mengalami hambatan.
“Target pembangunan kota akan mundur, termasuk rencana Presiden berkantor pada 2028. Artinya, Presiden kemungkinan besar akan tetap berkantor di Jakarta hingga akhir masa jabatannya pada 2029,” tambahnya.
Upaya Pemerintah Menggaet Investasi Swasta
Selain itu, Nirwono juga menyoroti tugas berat pemerintah dalam menarik investasi swasta, baik dari dalam maupun luar negeri.
Sebelumnya, Prabowo menyatakan keinginannya agar pembangunan infrastruktur lebih banyak dibiayai oleh sektor swasta.
Namun, menarik investor untuk berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur bukanlah perkara mudah.
“Kementerian terkait investasi harus mampu menarik sektor swasta dalam dan luar negeri untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan IKN. Meskipun tidak akan mudah mengajak investor swasta tersebut,” pungkasnya.
Pemangkasan Anggaran Ganggu Proyek Nasional
Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti, juga mengakui bahwa pemangkasan anggaran ini akan mengganggu berbagai proyek pembangunan nasional.
Terverifikasi Dewan Pers