Home Borneo Ikut Arahan Prabowo, Pemkab Penyangga IKN Pangkas Anggaran Perjalanan Dinas 50 Persen
Borneo

Ikut Arahan Prabowo, Pemkab Penyangga IKN Pangkas Anggaran Perjalanan Dinas 50 Persen

Share
Gerbang Kabupaten Penajam Paser Utara. (Antara)
Share

IKNPOS.ID – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) akan menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1

Tahun 2025 yang dikeluarkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 22 Januari 2025.

Inpres tersebut menginstruksikan kepada gubernur, wali kota, dan bupati untuk membatasi anggaran perjalanan dinas dan memangkasnya hingga 50 persen.

Sekretaris Daerah (Sekda) PPU, Tohar, menyatakan bahwa sebagai langkah awal, belanja-belanja yang bersifat modal akan ditunda sementara waktu sambil menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat.

Hal ini telah disampaikan kepada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

“Kita pasti akan mengefektifkan rencana belanja program berkenaan dengan yang padat modal, itu kita hold dulu,” ujar Tohar.

Lebih lanjut, Tohar menjelaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran ini akan berdampak pada kapasitas fiskal daerah dan serapan anggaran. “Memang harus ada efisiensi anggaran, dan pasti ada penyesuaian,” tambahnya.

Namun, hingga saat ini Tohar belum merinci secara spesifik program-program mana saja yang akan terdampak oleh efisiensi tersebut.

Ia juga belum mengonfirmasi apakah Pemkab PPU sudah mulai menerapkan pembatasan anggaran perjalanan dinas atau belum.

“Kita masih menunggu petunjuk lebih lanjut,” pungkasnya.

Instruksi Presiden Prabowo Subianto

Dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Selain pembatasan anggaran perjalanan dinas sebesar 50 persen, Inpres ini juga mengatur pengurangan biaya seremonial, studi banding, kajian, pencetakan, publikasi, dan seminar.

Dengan kebijakan ini, pemerintah pusat berharap penggunaan anggaran di tingkat daerah lebih efisien dan tepat sasaran. Pemkab PPU pun siap menjalankan instruksi tersebut guna memastikan pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif.

Share
Related Articles
Tol Akses IKN Gratis Mudik 2026
Borneo

Tol IKN Seksi 3A-2 Percepat Akses Balikpapan–Samarinda ke Kawasan Pemerintahan Baru

IKNPOS.ID - Keberadaan Jalan Tol Ibu Kota Nusantara (IKN) Seksi 3A-2 mulai...

Borneo

Mengejutkan! Kaltim Siapkan 1.270 Ton Sampah per Hari Demi Listrik, Ini Rencana Besarnya

IKNPOS.ID - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) tengah menyiapkan pasokan sampah...

Borneo

Sorotan Ekonom soal IKN: Risiko Pemborosan hingga Usulan Kampus dan Alih Fungsi Infrastruktur

IKNPOS.ID - Proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali menjadi topik hangat dalam...

Program bedah rumah Kaltim digeber, kuota naik jadi 3.000 unit. Jadwal dipercepat, Balikpapan jadi fokus utama pemerintah.
Borneo

Bedah Rumah Digeber! Kuota Melejit 3.000 Unit di Kaltim, Jadwal Maju—Balikpapan Jadi Sorotan

IKNPOS.ID - Pemerintah tancap gas mempercepat program bedah rumah di Kalimantan Timur....