IKNPOS.ID – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim) telah menjadi fokus utama dalam realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui kementerian dan lembaga.
Hingga akhir Desember 2024, dana yang dialokasikan untuk pembangunan IKN mencapai angka signifikan. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam proyek ambisius ini.
Menurut Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Provinsi Kaltim, M. Syaibani, total realisasi belanja APBN di Kaltim mencapai Rp50,62 triliun.
Related Post
Ini merupakan 95,61 persen dari total pagu sebesar Rp52,94 triliun. Capaian ini menunjukkan pertumbuhan yang mengesankan sebesar 43,04 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
“Realisasi ini didorong oleh peningkatan belanja modal untuk pembangunan IKN yang semakin masif sepanjang tahun 2024,” jelas Syaibani belum lama ini.
Pertumbuhan belanja modal yang signifikan di Kaltim terutama berasal dari proyek-proyek yang terkait dengan IKN.
Beberapa satuan kerja (Satker) yang berperan besar dalam realisasi belanja modal termasuk proyek di kawasan IKN 1 dan 2, pengembangan prasarana permukiman, serta penyediaan perumahan di IKN Nusantara.
Syaibani menambahkan belanja barang dan jasa juga mengalami peningkatan, digunakan untuk mendukung program pendidikan tinggi serta pelatihan vokasi.
“Belanja pegawai dan bantuan sosial juga menunjukkan pertumbuhan stabil. Termasuk bantuan sosial yang dikelola oleh Kementerian Agama melalui Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris di Samarinda,” paparnya.
Anggaran untuk Pembangunan IKN
Pembangunan di IKN memberikan dampak besar terhadap kinerja keuangan APBN dan APBD di Kaltim. Hingga akhir Desember 2024, anggaran untuk pembangunan IKN mendominasi 77,32 persen dari total pagu belanja kementerian dan lembaga.
Alokasi APBN untuk IKN mencapai Rp40,89 triliun dengan realisasi sebesar Rp39,62 triliun. Sebagian besar dana tersebut dialokasikan kepada Kementerian PUPR dengan porsi sebesar 99,56 persen.
Syaibani juga mencatat realisasi transfer ke daerah (TKD) dari pusat ke Kaltim hingga akhir tahun mencapai Rp41,93 triliun atau 99,27 persen dari pagu Rp42,24 triliun.
Terverifikasi Dewan Pers